Sabtu
05 September 2026 | 4 : 07

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Raih Opini WTP Tiga Kali Berturut, Bupati Tulungagung Benahi Bidang Ini

pdip-jatim-211027-maryoto

TULUNGAGUNG – Bupati Tulungagung Maryoto Birowo tidak berpuas diri dengan keberhasilan Kabupaten Tulungagung dalam memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI. Dia justru akan lebih membenahi bidang infrastruktur setelah mendapat opini WTP tersebut.

“Dari hasil LHP BPK RI tahun anggaran 2021 yang mendapat opini WTP perlu disikapi adanya tindak lanjut dalam pembenahan infrastruktur,” ujar Bupati Maryoto di Tulungagung, Rabu (27/4/2022).

Kader PDI Perjuangan ini menyebut, BPK RI mengharapkan tidak hanya administrasi yang benar dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, tetapi juga fisik di lapangan mempunyai kualitas yang sesuai bestek. “Jadi RKS dan DPA-nya harus sesuai,” tandasnya.

Pihaknya juga bakal melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur. Termasuk pula dengan kepala OPD yang mengerjakan infrastruktur tersebut.

“Kami akan bicarakan dengan OPD-OPD itu. Jangan sampai pelaksanaan proyek infrastruktur tidak sesuai bestek. Karena ini akan berkelanjutan,” kata Maryoto.

Sementara itu, Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, mengapresiasi raihan Kabupaten Tulungagung yang kembali memperoleh opini WTP dalam LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 dari BPK RI.

Dia pun berharap dengan opini WTP tersebut layanan pada masyarakat akan semakin meningkat. “Tulungagung kembali menerima opini WTP memberi spirit pada kita untuk meningkatkan layanan pada masyarakat,” katanya.

Namun demikian, lanjut pria yang juga menjabat sebagai Bendahara DPC PDI Perjuangan Tulungagung ini, meski Kabupaten Tulungagung kembali menerima opini WTP tetapi masih ada yang kurang dirasakan oleh masyarakat. “Ini juga menjadi catatan kami,” tandas Marsono.

Rencananya, pimpinan DPRD Tulungagung akan pula melakukan konsultasi ke BPK RI setelah penerimaan opini WTP tersebut. Konsultasi diharapkan dapat membuat layanan pada publik semakin baik.

“Nanti setelah ke BPK RI harapannya juga untuk transparansi yang lebih baik. Begitu pun dengan tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi,” pungkasnya. (atu/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Tambahan Fiskal Rp223 Miliar di P-APBD Jember 2026, PDIP: Apa Manfaat Nyatanya Buat Warga?

JEMBER – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember mempertanyakan manfaat tambahan ruang fiskal sekitar Rp223,12 ...
OLAHRAGA

Trenggalek Bertekad Tembus 10 Besar Porprov Jatim 2027

KONI Trenggalek menargetkan masuk 10 besar Porprov Jatim 2027 meski anggaran terbatas. Dari 40 atlet yang siap ...
EKSEKUTIF

Tanam Pohon Peringatan Hari Lahir Kejaksaan, Wabup Antok Berharap Srigati Bisa Jadi Agro Wisata

NGAWI – Kejaksaan Negeri Ngawi menanam sejumlah pohon buah di kawasan wisata religi Palereman Srigati, Desa ...
KRONIK

Imbas 1.600 Pekerja PT INKA Banyuwangi Dirumahkan, DPRD Desak Pemkab dan Pusat Turun Tangan

BANYUWANGI – Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, menyatakan keprihatinan mendalam atas ...
OLAHRAGA

Bupati Fauzi Lepas Assyabaab U-13, Titipkan Pesan Penting Soal Karakter dan Disiplin

SUMENEP – Sebanyak 25 anggota Assyabaab U-13 resmi dilepas menuju Kabupaten Jember untuk mengikuti kompetisi Zona ...
LEGISLATIF

Baktiono Dorong RT/RW Dilibatkan Aktif dalam Pendataan Bansos, Data Desil Harus Sesuai Kondisi Riil Warga

SURABAYA – Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya Baktiono mendorong pemerintah melibatkan RT dan RW secara aktif ...