Selasa
21 Juli 2026 | 9 : 48

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Raih Opini WTP Tiga Kali Berturut, Bupati Tulungagung Benahi Bidang Ini

pdip-jatim-211027-maryoto

TULUNGAGUNG – Bupati Tulungagung Maryoto Birowo tidak berpuas diri dengan keberhasilan Kabupaten Tulungagung dalam memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI. Dia justru akan lebih membenahi bidang infrastruktur setelah mendapat opini WTP tersebut.

“Dari hasil LHP BPK RI tahun anggaran 2021 yang mendapat opini WTP perlu disikapi adanya tindak lanjut dalam pembenahan infrastruktur,” ujar Bupati Maryoto di Tulungagung, Rabu (27/4/2022).

Kader PDI Perjuangan ini menyebut, BPK RI mengharapkan tidak hanya administrasi yang benar dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, tetapi juga fisik di lapangan mempunyai kualitas yang sesuai bestek. “Jadi RKS dan DPA-nya harus sesuai,” tandasnya.

Pihaknya juga bakal melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur. Termasuk pula dengan kepala OPD yang mengerjakan infrastruktur tersebut.

“Kami akan bicarakan dengan OPD-OPD itu. Jangan sampai pelaksanaan proyek infrastruktur tidak sesuai bestek. Karena ini akan berkelanjutan,” kata Maryoto.

Sementara itu, Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, mengapresiasi raihan Kabupaten Tulungagung yang kembali memperoleh opini WTP dalam LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 dari BPK RI.

Dia pun berharap dengan opini WTP tersebut layanan pada masyarakat akan semakin meningkat. “Tulungagung kembali menerima opini WTP memberi spirit pada kita untuk meningkatkan layanan pada masyarakat,” katanya.

Namun demikian, lanjut pria yang juga menjabat sebagai Bendahara DPC PDI Perjuangan Tulungagung ini, meski Kabupaten Tulungagung kembali menerima opini WTP tetapi masih ada yang kurang dirasakan oleh masyarakat. “Ini juga menjadi catatan kami,” tandas Marsono.

Rencananya, pimpinan DPRD Tulungagung akan pula melakukan konsultasi ke BPK RI setelah penerimaan opini WTP tersebut. Konsultasi diharapkan dapat membuat layanan pada publik semakin baik.

“Nanti setelah ke BPK RI harapannya juga untuk transparansi yang lebih baik. Begitu pun dengan tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi,” pungkasnya. (atu/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

EKSEKUTIF

Mas Dhito Tinjau Lahan Calon Hotel Haji Pertama di Indonesia Dekat Bandara Dhoho

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meninjau lahan calon hotel haji pertama di Indonesia di dekat Bandara ...
LEGISLATIF

Asmadi Minta UMKM Dilibatkan dalam Revitalisasi GOR Ganesha, Pedagang Lama Harus Diprioritaskan

BATU – Ketua Komisi B DPRD Kota Batu, Asmadi, meminta Pemerintah Kota Batu melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, ...
SEMENTARA ITU...

Ketika Pelari Kenya Terjebak di Jember, Gotong Royong Mengantarnya Pulang

JEMBER — Debu musim kemarau beterbangan di sepanjang jalan Kota Jember. Matahari siang memantulkan hawa panas dari ...
KRONIK

Puan Maharani Tekankan Literasi Digital dan Komunikasi Negara untuk Tangkal Hoaks tentang DPR

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan maraknya hoaks yang menyasar DPR RI menjadi pengingat pentingnya ...
LEGISLATIF

DPRD Surabaya Dorong Pemkot Percepat Pembangunan Pintu Air Kali Jagir

SURABAYA – Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempercepat ...
LEGISLATIF

Baktiono Dorong Pemkot Surabaya Proaktif Cari Pimpinan Perumda yang Kompeten

Anggota Komisi B DPRD Surabaya Baktiono meminta Pemkot Surabaya proaktif mencari figur profesional berkompeten ...