SURABAYA – Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Kusnadi SH MHum menerima kunjungan dan beraudiensi dengan sejumlah warga tergabung dalam Komunitas Masyarakat Peduli Sungai (KMPS).  Audiensi untuk mengupayakan solusi terhadap persoalan banjir tahunan akibat luapan Bengawan Jero di Lamongan.

Menurut Kusnadi, pihaknya akan segera mengundang Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menggelar diskusi guna menyelesaiakan persoalan.

“Saya akan undang Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendiskusikannya. Karena sungai ini, konon katanya melintasi dua wilayah yaitu kabupaten Gresik dan Lamongan. Ini menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi,” ujarnya saat menerima audiensi dari Komunitas Masyarakat Peduli Sungai (KMPS) di gedung DPRD Jatim, Rabu (16/2/2022).

Sebelumnya, diketahui bahwa luapan Bengawan Jero yang terjadi dalam kurun waktu 4-5 bulan tersebut telah merendam sekira 6 Kecamatan atau hampir 20.000 hektar area.

Berita terkait: DPC Lamongan Kembali Uruk Jalan Banjir, Ketua DPRD Jatim Siap Sinergikan Pemprov-Pemkab

Genangan dengan ketinggian 10-50 sentimeter itu mengakibatkan kelumpuhan ekonomi dan sosial warga setempat.

“Kalau sudah sampai kurun waktu selama itu, ya mereka perekonomiannya mati, kehidupan sosialnya mati, akhirnya semua berhenti karena terhalang banjir,” ucap Kusnadi yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim.

Ternyata setelah diselidiki, lanjutnya, penyebab banjir ini adalah keberadaan DAM yang tidak sesuai standar. DAM yang dibangun sendiri oleh masyarakat untuk penahan air saat kemarau justru mendatangkan masalah ketika musim hujan.

“Karena DAM tidak dibangun dengan kualitas standar, karena itu adalah bangunan masyarakat sendiri, sehingga musim penghujan saat curah hujan tinggi, air mengalir tidak sesuai seharusnya, akibatnya banjir. Nah, sekarang ada tuntutan dan memang ini terjadi,” tuturnya.

Untuk itu, ia menyarankan warga untuk membuat pintu air yang sesuai standar. Hal ini juga dapat menjadi salah satu solusi agar ketika musim hujan tidak terjadi penghambatan laju air.

“Tadi mereka menyampaikan solusinya, DAM itu harus dibongkar lagi. Apakah tidak ada cara lain, misalnya dengan membuat pintu air yang standar dan sebagainya, sehingga apa yang dihajatkan oleh masyarakat itu bisa terpenuhi,” ungkapnya.

Sementara itu, Pembina KMPS, Hamim berharap setelah audiensi ini, akan ada komitmen baik dari Pemerintah Kabupaten hingga Pemerintah Pusat untuk mengurai persoalan banjir yang terjadi di wilayah nya.

“Dari sekian lama genangan yang ada di Bengawan Jero ini kita berharap kepada bapak Kusnadi, bagaimana solusi yang diberikan pemerintah. Yang penting ada komitmen kita bersama, diharapkan nantinya banjir ini bisa terurai, dan masyarakat bisa hidup normal kembali,” ucap Hamim. (nia/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS