BANYUWANGI – Sebagai upaya mencegah masuknya paham radikalisme dan terorisme dalam tubuh ASN, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, bersama kepala BNPT, Boy Rafli, dan Mentri Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, meresmikan program “Warung NKRI” di Hedon Cafe Banyuwangi, Jumat (21/01/2022).

Bupati Ipuk menjelaskan, Warung NKRI sendiri adalah singkatan dari “Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan NKRI”, suatu program kerja sama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, BNPT, dan Menpan RB untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga nilai wawasan kebangsaan, toleransi, persatuan, dan gotong royong, terutama untuk para ASN dalam melayani masyarakat.

“Program Warung NKRI ini adalah komitmen Pemkab Banyuwangi untuk memerangi paham radikalisme, terutama dalam tubuh ASN. Para ASN ini merupakan abdi negara pelayan masyarakat. Untuk itu kita tidak ingin mereka tersusupi paham radikalisme,” ujar Bupati Ipuk.

“Dan melalui program Warung NKRI ini, kita harapkan, paham dan tindak terorisme dapat dicegah, dengan upaya memberikan edukasi penguatan wawasan kebangsaan, nilai tolerasi, dan nilai kegotong-royongan,” imbuhynya.

Sementara itu, Menteri Tjahjo Kumolo mengatakan, paham radikalisme menjadi ancaman nyata, terutama dalam tubuh ASN yang notabene memiliki peran cukup strategis, sebab para ASN tersebut merupakan alat negara dan memegang data negara.

“Salah satu tantangan besar dalam tubuh ASN kita hari ini adalah radikalisme dan terorisme. Tantangan inilah yang harus kita tuntaskan. Kita pahami, ASN perannya cukup strategis dalam roda pemerintahan. Tentunya akan sangat berbahaya jika ASN kita terpapar paham radikalisme. Sebab itu, kita semua harus bergotong royong bersama untuk menuntaskan tantangan ini,” kata Tjahjo.

Politisi PDI Perjuangan tersebut bahkan mengancam akan memberikan sanksi tegas, bahkan pemecatan bagi ASN yang diketahui terpapar paham radikalisme. “Kami akan memberikan sanksi tegas kepada ASN yang memiliki pandangan radikal dengan dinon-jobkan. Bahkan, bisa langsug dipecat,” tegasnya.

Sedangkan menurut Kepala BNPT, Komjen Boy Rafli Amar, keterlibatan semua pihak dalam memerangi paham radikalisme menjadi hal yang harus terus digalangkan untuk membangun kontra-narasi terhadap propaganda kalangan radikalisme di masyarakat.

“Keterlibatan semua pihak untuk turut melawan paham radikalisme dan terorisme ini, menjadi hal yang sangat penting untuk terus dilakukan. Dengan semakin banyak pihak yang terlibat, akan semakin memperkuat ketahanan bangsa ini terhadap ideologi dan mempersempit ruang gerak radikalisme itu sendiri,” terangnya. (ryo/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS