JAKARTA – Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai wajar ada perbedaan pendapat di internal PDI Perjuangan soal rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Keputusan PDI Perjuangan soal dinamika itu akan dibahas setelah Presiden Joko Widodo kembali ke tanah air.

Menurut Hasto, kebijakan penting dan strategis yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, pasti menimbulkan dinamika. Apalagi terkait kenaikan harga BBM. “Nanti akan ada keputusan. Kita nunggu Pak Jokowi pulang dari APEC dan G20,” kata Hasto di Jakarta, Selasa (11/11/2014).

Dia berpesan agar para kader PDI Perjuangan tidak melihat kenaikan harga BBM sebagai kebijakan tunggal pemerintah. Hasto menyebutkan, ada kebijakan lain yang sudah dan akan diambil pemerintah yang tentu bermanfaat bagi masyarakat luas.

Seperti bagaimana Jokowi mencanangkan pemberantasan mafia migas, mengefisienkan sektor produksi dan distribusi, juga bagaimana mengedepankan politik keberpihakan bagi rakyat.

“Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, dan Keluarga Sejahtera diprioritaskan. Bagaimana dilakukan audit migas. Bagaimana reformasi perpajakan juga dijalankan sehingga itu menjadi satu paket kebijakan,” urainya.

Terpenting, tambah Hasto, PDI Perjuangan mendukung program sesuai kebutuhan dan bermanfaat bagi masyarakat. “Sikap PDI Perjuangan jelas. Di satu sisi kita sebagai partai yang harus pro rakyat. Di sisi lain sebagai partai yang mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah,” tegasnya. (pri/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS