PONOROGO – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta tiga hal dari tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) dalam perannya sebagai kepanjangan tangan Kementerian Sosial (Kemensos).

Pertama, TKSK diminta memberikan laporan secara cepat. Misalnya saja kasus pembagian bantuan yang tidak tepat sasaran.

“Kalau ada, misal, warga tidak mampu tidak menerima bantuan tapi ada warga mampu yang justru menerima bantuan, tolong dilaporkan, ya. Saya menemukan ada pendamping yang membawa lari kartu bantuan penerima manfaat. Masalah ini saya laporkan ke pihak berwajib. Saya mohon TKSK bisa merespon cepat,” ujar dia.

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam sambutannya pada acara Bimbingan Teknis TKSK di Kabupaten Ponorogo, Senin (14/6/2021).

Terkait perintah kedua, Risma meminta TKSK menjadi bagian dari tugas Kemensos dalam proses pendataan penerima manfaat. Dengan begini, data penerima tersebut lebih berkualitas dan bantuan tepat sasaran.

”Demikian pula dengan kasus-kasus orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Masih banyak ditemukan ODGJ di beberapa lokasi. Utamanya di Kabupaten Ponorogo,” katanya.

Oleh karenanya, lanjut Risma, TKSK diharapkan mengembangkan jejaring untuk membantu menyelesaikan masalah sosial. “Mohon dilaporkan ya Bapak dan Ibu. Kemudian ODGJ dijemput dan bisa diberikan perawatan,” jelasnya.

Adapun perintah ketiga, Risma meminta TKSK agar berinisiatif merespon permasalahan yang berkembang di masyarakat. Selain itu, kata dia, TKSK diharapkan mampu menghadapiberbagai tantangan di tengah masyarakat.

“Seperti kondisi pandemi Covid-19, TKSK hadir untuk memberi layanan di masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan inovatif,” imbuh Risma.

Untuk diketahui, jumlah TKSK pada 2021 bertambah dari tahun sebelumnya (2020), yakni dari 7.201 orang menjadi 7.230 orang. Semua anggota tersebar di seluruh Tanah Air.

Oleh karena itu, Kemensos berharap TKSK di seluruh Indonesia dapat berjalan optimal dalam penyelenggaraan kesejahteraan.

Sebagai penguatan sinergitas Pada kesempatan yang sama Risma tidak lupa menyampaikan mandat yang diperintahkan kepada TSSK terkait penguatan sinergitas dengan para pemangku kepentingan.

Menurutnya, hal tersebut penting dilakukan guna pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

“Sebab, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam pelaksanaan tugas-tugas pembangunan kesejahteraan sosial. Untuk itu, kekuatan berbasis masyarakat seperti peran PSKS harus dioptimalkan karena mereka adalah garda depan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” jelas Risma.

Adapun PSKS yang dimaksud, yaitu pekerja sosial masyarakat (PSM), TKSK, karang taruna, forum corporate social responsibility (CSR) dan lembaga kesejahteraan sosial.

Lebih lanjut, Risma berharap, PSKS dapat mengoptimalkan peran tersebut dan berkontribusi nyata dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, baik dalam pencegahan dan penanganan masalah sosial maupun pemberdayaan masyarakat.

“Jadilah kekuatan nyata dan beri kontribusi nyata dalam berbagai bidang di tengah masyarakat,” imbuhnya.

Sebagai informasi, turut mendampingi Risma, Staf Khusus Mensos Don Rozano Sigit dan Suhardi Lili serta Direktur Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial (K2KRS) Joko Irianto.

Dalam kunjungan tersebut, Risma dan rombongan disambut Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Wakil Bupati (Wabup) Ponorogo Lisdyarita dan jajaran. Selain itu, hadir juga anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Ina Ammania.

Pada kesempatan itu pula, Mensos menyerahkan bantuan atensi dari Balai Abiyoso Cimahi berupa satu unit printer braille portable senilai Rp 80 juta kepada Yayasan Aisyiyah Ponorogo. (kps)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS