KABUPATEN PROBOLINGGO – Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr Ir Daniel Rohi menyebut perlu ada evaluasi terhadap Bantuan Sosial Pangan (BSP) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sebab, penyerapan gabah milik petani mestinya diperhatikan dari sisi pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

Hal itu disampaikan Rohi, legislator Banteng saat mengunjungi Desa Maron Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolingg pada Jumat, (4/6/2021).

Kunjungan bersama DPC setempat itu sebagai bentuk implementasi atas instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri terkait pengembangan potensi desa.

“Usai rakercab, kami sempatkan mengunjungi Desa Maron Kulon. Sebab, ini salah satu desa percontohan sesuai dengan instruksi DPP dalam memperingati Bulan Bung Karno yang bertemakan Desa Maju Negara Kuat dan Berdaulat,” jelas Daniel Rohi.

Ia menilai, potensi desa di Maron Kulon begitu besar.  Baik pelayanan, Bumdes, maupun keterbukaan informasi. Sehingga bisa menjadi bahan pada rakernas nanti.

“Ketika dialog tadi, ada hal yang dikeluhkan yakni terkait Bantuan Sosial Pangan. Disitu ada peran Bumdes, yang punya usaha selep gabah. Namun sayang, hasil gabahnya tidak diserap karena diharuskan beli ke Bulog,” ucapnya.

Daniel Rohi pun mendorong agar Bumdes diperhatikan sehingga tidak melulu mengambil stok di Bulog. Sehingga para petani lokal bisa lebih meningkat kesejahteraannya.

“Beras petani lokal ini tidak kalah saing, cuma mereka kan sedikit terkendala alat. Ini coba saya konsultasikan, termasuk dengan Pemerintah Provinsi Jatim, agar ada bantuan bagi bumdes,” tutup Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPD PDI Perjuangan Jatim ini.

Sementara itu, Kepala Desa Maron Kulon, Hasan Basri berharap, keluhan tersebut bisa ditindak lanjuti. Sebab, potensi di desanya memang lebih kepada pertanian. Terlebih lagi Bumdesnya memiliki usaha penggilingan gabah.

“Semoga ada titik terang, disamping potensi pertanian  begitu besar, kami juga melakukan upaya inovasi desa seperti pelayanan 24 jam, keterbukaan informasi,  termasuk unit usaha lainnya dalam Bumdes seperti dagang dan peternakan,” jelasnya. (drw/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS