Sabtu
26 September 2026 | 1 : 14

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Pilkada Langsung Secara Serentak Hemat Biaya Politik

pdip jatim - logo pilkada langsung

pdip jatim - logo pilkada langsungJAKARTA – Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto‎ mengatakan, pemilihan kepada daerah (pilkada) langsung serentak akan memberikan banyak keuntungan. Salah satunya adalah penghematan biaya penyelenggaraan pemilu.

“‎Kalau untuk biaya enyelenggaraan, mungkin bisa sampai menghemat sampai 40 persen, kira-kira angkanya antara Rp 20-25 triliun per lima tahun,” kata Didik di Mahakam, Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu (13/9).

Didik menambahkan, pilkada secara serentak ‎juga memberikan keuntungan bagi partai dan calon yang maju dalam pilkada. Pengeluaran keduanya, kata dia, akan berkurang.

“Kalau kecenderungannya sama antara koalisi provinsi dan kabupaten/kota maka itu menghemat biaya kampanye. Kan biaya kampanye jadi ditanggung bareng-bareng. Dengan demikian dari sisi biaya politik juga akan rendah,” ujarnya.

Menurut Didik, kalau pilkada diserahkan ke DPRD, maka biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih mahal. Oleh karena itu ‎diakuinya, pilkada sebaiknya tetap dilaksanakan secara langsung.

“Tetap pilkada langsung tapi diserentakan sehingga bisa menekan biaya. Kalau ke DPRD biayanya jatuh-jatuhnya lebih mahal,” ucap Didik.

Keuntungan pilkada langsung secara serentak, sambung Didik, semua pihak bisa ikut terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Sebab pilkada itu menjadi isu nasional.

‎”Semua orang jadi ikut terlibat dalam proses pilkada itu termasuk dalam konteks penyelenggaraan KPU Pusat, Mabes Polri itu ikut dalam proses pengamanan sehingga pilkada bukan sekedar urusan masing-masing daerah,” tuturnya.

Didik menyatakan, apabila pilkada menjadi urusan masing-masing daerah maka sulit untuk dikontrol, terutama elit-elit lokalnya. Sebab elit-elit lokal itu sangat dominan.

“Contoh di Banten. Di Banten itu elit lokalnya tidak bisa dikontrol karena sangat dominan. Kalau kemudian itu diserentakan dia bisa menjadi urusan nasional. Pada saat itu urusan nasional, semua institusi, orang terlibat sehingga proses penyelenggaran pilkada bisa sesuai aturan main,” tandas Didik.‎ (gil/jpnn)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

OLAHRAGA

Pemkot Surabaya Siapkan Fasilitas Olahraga Gratis untuk Putaran Nasional Piala Soeratin

SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan sejumlah fasilitas olahraga milik pemerintah kota untuk ...
KRONIK

Bukan Cuma Soal Trofi, Bupati Lukman Sebut PORSADIN Jadi Ajang Level Up Karakter Santri Bangkalan

BANGKALAN – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, mengingatkan para santri diniyah untuk menjaga kepercayaan dan tanggung ...
KRONIK

E-PAD dan SIMPLING Masuk Nominasi JAWARA 2026, Bupati Ipuk: Kami Kembangkan Sesuai Kebutuhan Masyarakat

BANYUWANGI – Dua inovasi Banyuwangi, E-PAD dan SIMPLING (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Laboratorium ...
KABAR CABANG

DPC Ngawi Cek Rutin Kesehatan Pengurus, Agar Tetap Bugar Dampingi Rakyat

NGAWI – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi menggelar pemeriksaan kesehatan bagi pengurus partai di Kantor ...
LEGISLATIF

Anas Karno: Layanan Online dan Kehadiran ASN di Balai RW Harus Berjalan Bersamaan

SURABAYA – Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya Anas Karno menegaskan seluruh upaya untuk memberikan pelayanan ...
LEGISLATIF

Novita Hardini: Ekspansi Industri Tak Boleh Abaikan Aspek Ekologis

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menegaskan ekspansi industri harus berjalan seiring dengan ...