PONOROGO – Politisi Banteng Ponorogo H Agung Priyanto mengatakan, edukasi politik ke masyarakat tak harus lewat lembaga formal atau acara-acara resmi dalam gedung. Tapi bisa lewat sarana apa saja dan di mana saja.

Seperti yang lakukan pada Rabu (26/5/2021), di salah satu warung kecil di Jalan Sulawesi, Ponorogo, Agung ngopi bersama beberapa warga. Ditemani kopi dan jajan gorengan, mereka ngobrol sambil lesehan. Suasananya tampak gayeng.

Agung mengatakan, di warung itu dirinya memberikan edukasi politik di sela upayanya untuk memfasilitasi permasalahan kepengurusan makam di Kelurahan Kepatihan yang belum tuntas.

“Ya, sedikit memberikan sedikit edukasi politik, sambil membantu solusi masalah makam Bibis di Kelurahan Kepatihan,” ungkap Agung, usai acara ngopi.

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan Ponorogo ini menjelaskan soal masalah seputar pemakaman Bibis yang sempat heboh beberapa waktu lantaran ada isu adanya biaya pemakaman Rp 5 juta bagi warga luar Kepatihan.

Menurut Agung, wacana itu berembus karena warga Kepatihan khawatir makam Bibis akan cepat penuh jika banyak warga luar Kepatihan dimakamkan di situ.

“Kita pingin meluruskan, bagaimana makam ditata dengan baik sehingga warga tidak sampai kehabisan makam. Kita ajak diskusi dengan LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) Kepatihan,” jelas anggota Fraksi PDI Perjuangan Ponorogo ini.

Diskusi kecil itu juga diikuti pengurus makam Asem Buntung, agar bisa memberikan masukan soal pengelolaan makam dengan baik.

“Kita mediasi sambil ngopi santai. Nanti itu biar pengelolaannya sama, kita undang pengurus makam Asem Buntung. Juga studi banding ke makam Asem Buntung,” ujar Agung.

Juru bicara LPMK Kepatihan, Setiawan juga mengungkapkan, banyaknya orang non Kepatihan yang dimakamkan di situ membuat warga setempat khawatir kehabisan lahan makam.

“Kemarin berita yang simpang siur ini kita luruskan. Penerapan biaya pemakaman di Bibis Kepatihan jika dari luar Kepatihan Rp 5 juta ditunda dulu setelah ada masukan dari beberapa pihak,” terangnya.

Setiawan menambahkan, inti sebenarnya bukan di besaran biaya Rp 5 juta itu. Menurutnya, itu hanya untuk membatasi orang-orang non Kepatihan yang meninggal, dimakamkan di Bibis.

Sekarang, tambah dia, sambil menunggu pengurus baru Makam Bibis dibentuk, akan kembali ke aturan lama, yakni warga non Kepatihan membayar Rp 500 ribu kalau dimakamkan di makam Bibis.

“Dari Asem Buntung kita belajar apa yang bisa diterapkan di makam Bibis. Terima kasih Pak Agung atas upayanya mencarikan solusi bagi kami,” ucap Setiawan. (jrs/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS