KOTA BATU – Jelang Pilkada Serentak 2020, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menyelenggarakan Bimtek Penanganan Sengketa Pilkada Serentak 2020.

Kepala BBHAR PDI Perjuangan Jatim Ida Bagus Nugroho mengatakan, Bimtek digelar untuk mempersiapkan antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada dan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Bimtek ini kita adakan sesuai perintah DPP. Dalam waktu dekat ini pelaksanaan pilkada kan tinggal beberapa minggu dan pilkada ini merupakan momen politik penting bagi Partai dalam menghadapi tahun politik 2024 mendatang,” terang Ida Bagus Nugroho kepada awak media di “Wisma Perjuangan” Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Kamis (26/11/2020).

Dalam bimtek kali ini pihaknya menghadirkan pemateri-pemateri yang kompeten di bidangnya untuk memberikan pemahaman dan penambahan wawasan terkait sengketa pilkada dan perancangan gugatan di MK.

“kita juga menyerap ilmu dari pemateri yang kita undang, pemateri kita dari MK, Bawaslu dari DKPP semua itu tujuannya agar temen-temen BBHAR di tingkatan cabang itu tambah bekal karena ini menyangkut drafting atau perancangan sebuah gugatan di MK,” terangnya.

Politisi yang akrab disapa Mas Bagus ini menyebut, peran BBHAR daerah dan cabang sangat penting sebagai pengaman partai dan juga untuk mengawal bila ada sengketa pilkada di MK.

“Kita antisipasi jangan sampai ada kecurangan-kecurangan pilkada terjadi. Kita juga berupaya untuk melakukan pengamanan suara calon yang diusung PDI Perjuangan. Karena itu, kita selalu menjalin komunikasi dengan BP Pemilu, BSPN (Badan Saksi Pemilu Nasional) yang berkaitan dengan pemilu,” tambah pria yang juga anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ini

Pihaknya telah melakukan pendampingan-pendampingan di 19 kota/kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada 2020. Termasuk telah menurunkan 17 advokat untuk mendampingi masalah yang terjadi di pilkada Surabaya beberapa waktu lalu.

Tak hanya itu, tambah Mas Bagus, pihaknya pun akan menugaskan anggota BBHAR PDIP Jatim segera turun melakukan pendampingan di 19 daerah dalam waktu dekat.

“Jadi BBHAR Jatim selalu berkoordinasi dengan BBHAR cabang. Ketika nanti cabang ada gugatan kita akan back-up, juga akan melakukan penugasan pendampingan di 19 kota/kabupaten yang menyelenggarakan pilkada,” ujar dia.

Bimtek Penanganan Sengketa Pilkada yang diikuti 71 peserta dari 19 DPC PDIP Kota-Kabupaten di Jawa Timur ini tetap menerapkan protokol kesehatan. Bahkan dari 71 peserta ada dua yang telah dipulangkan karena hasil rapid test-nya menunjukkan reaktif.

“Sesuai arahan Ketua DPD, kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Apapun alasannya kita akan tertib dan itu akan kita tegaskan tidak ada toleransi. Kita tidak mau ada klaster baru di pelatihan ini. Kita juga terus melakukan koordinasi dengan satgas covid di Kota Batu ini,” beber Wakabid Politik, Hukum dan Keamanan ini. (rul)