MALANG – Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Dr Sri Untari Bisowarno MAP mendesak Pemprov lebih memperhatikan Sekolah Luar Biasa (SLB) Pembina Tingkat Nasional Bagian C di Lawang, Kabupaten Malang.

“Kondisi SLB Pembina Tingkat Nasional Bagian C Lawang, Kabupaten Malang ini, membutuhkan perhatian lebih dari Provinsi Jawa Timur agar bisa memiliki fasilitas yang memadai,” tandas Sri Untari, Jumat (26/6/2020).

Permintaan ini dia sampaikan, setelah bersama anggota Komisi E DPRD Jatim lainnya kemarin melakukan monitoring di SLB Lawang. Kunjungan ini untuk melihat kesiapan SLB milik Pemrov Jatim tersebut jelang kembalinya siswa ke sekolah di era new normal.

Menurut Untari, ada beberapa fasilitas yang sudah waktunya dilengkapi, dan ada juga yang harus dibenahi.

Apalagi SLB Pembina Lawang ini, memiliki jumlah siswa tergolong banyak. Ada 184 siswa dari berbagai jenjang, dan memiliki 75 guru dan tenaga asministrasi, serta seorang kepala sekolah.

Terhadap sejumlah fasilitas yang kurang, pihaknya akan berupaya bersama dengan anggota Komisi E lainnya, untuk memperjuangkan dalam penganggaran, melaui Badan Anggaran agar SLB memiliki ruang guru.

“Kami akan berjuang dalam penganggaran, agar fasilitas yang kurang ada bisa terpenuhi,“ ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim ini.

Selain itu, dia juga berharap ada Corporate Social Responbility (CSR) dari Bank Jatim dan Perumda lainnya, yang diarahkan untuk pembangunan dan sarana prasaran SLB Pembina Lawang.

Meskipun lembaga ini gratis, sebut Untari, akan lebih baik, jika ada peranan orangtua/wali murid yang memiliki kemampuan secara materi, untuk ikut serta memberikan perhatian sarana prasarana.

Selain itu yang tidak kalah pentingnya, adalah alumni SLB itu bisa diberdayakan, oleh institusi pemerintah, sesuai dengan keahlian mereka.

Wakil rakyat yang juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini mengungkapkan, dari pihak sekolah sudah ada keinginan untuk kembali masuk. Karena selama pandemi Covid-19, mereka diliburkan.

Namun pihaknya mengingatkan untuk mempertimbangkan segala kemungkinan yang akan terjadi. “Kalau mau masuk sekolah, harus dilakukan rapid test terlebih dahulu, setidaknya dua kali. Ini untuk memastikan jika anak-anak tidak ada yang terjangkit Covid–19,” tuturnya.

 Dia mengakui jika untuk rapid tes dibutuhkan anggaran yang besar. Makanya apabila dikehendaki pihaknya akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Gugus Tugas.

Meski demikian, pihaknya menyarankan tidak dipaksakan untuk masuk terlebih dahulu, dengan tetap melakukam pembelajaran daring.

“Ya kalau mau masuk sekolah fasilitas standar Covid–19 harus dipenuhi. Baik itu hand sanitizer, maupun kaos tangan, dan menjaga jarak. Ini sangat penting agar tidak terjadi kontak secara langsung,” jelasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS