JAKARTA – Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai izin Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia, sebenarnya merupakan peringatan bagi semua ormas.

Kepala Negara, menurut Tjahjo, ingin mengingatkan seluruh ormas di Tanah Air bahwa harus sejalan dan konsisten dengan ideologi negara, Pancasila.

“Ini masalah politik negara yang harus ditaati setiap ormas yang mempunyai hak untuk berormas, berhimpun, berpartai yang dilindungi undang-undang. Aturan kenegaraan harus diikuti dengan baik, termasuk pengajuannya, kita lihat record-nya bagaimana. Jadi tidak hanya FPI, seluruh ormas yang ada juga,” kata Tjahjo, saat di Kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Oleh sebab itu, Tjahjo menolak jika ada yang mengatakan bahwa pernyataan Presiden Jokowi tersebut kental dengan nuansa politik pragmatis atau elektoral.

Dia menegaskan, pernyataan Presiden berkaitan erat dengan politik negara. Sementara, mengenai proses penerbitan izin bagi FPI sendiri, Tjahjo mengatakan, sedang diurus Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

“Menyangkut FPI sedang ditelaah detail oleh Dirjen Polpum. Karena tidak hanya FPI, ormas yang ada di negara kita sampai 400 ribu ormas. Baik yang SKT-nya ada yang lewat Kumham ada yang akta notaris, ada yang lewat Kemendagri itu setiap pengajuan SKT kami telaah khususnya menyangkut AD/ART-nya,” kata Tjahjo.

Mengenai apakah izin tersebut akan dikeluarkan atau tidak, Tjahjo belum mengetahuinya. “Saya belum bisa katakan sekarang, tunggu hasilnya. Nanti tim kami melakukan evaluasi terhadap setiap ormas yang mengajukan SKT baru atau perpanjangan izin,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi membuka kemungkinan pemerintah untuk tidak memperpanjang izin FPI sebagai ormas. Hal itu dia ungkapkan dalam wawancaranya dengan Associated Press (AP), Jumat (27/7/2019), yang dipublikasikan pada Sabtu (27/7/2019).

“Ya, tentu saja, sangat mungkin. Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologis menunjukkan bahwa mereka tidak sejalan dengan negara,” kata Jokowi kepada AP, sebagaimana dilansir VOA pada Minggu (28/7/2019).

Jokowi mengatakan bahwa pada dasarnya pemerintah akan bekerja sama dengan kelompok-kelompok Islam selama pandangan mereka tidak melanggar ideologi negara.

“Jika sebuah organisasi membahayakan negara dalam ideologinya, saya tidak akan berkompromi,” kata dia. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS