Sabtu
01 November 2025 | 6 : 56

Azyumardi: Bung Karno Paling Tidak Suka Mengafirkan Orang

pdip-jatim-bulan-BungKarno

JAKARTA – Sejarawan Azyumardi Azra mengatakan, Presiden pertama RI Soekarno adalah pemikir islam yang reformis. Dia berpendapat, ajaran-ajaran Soekarno tentang Islam masih relevan dengan kondisi Indonesia saat ini.

Dia mencontohkan, Bung Karno paling tidak suka mengafirkan orang. Menurut Azyumardi, Bung Karno selalu berpesan jangan mudah mengafirkan orang.

“Pesan Bung Karno sangat relevan, sekarang tambah banyak orang yang mengafir-kafirkan orang lain,” katanya, dalam acara Ngaji Bareng Bung Karno yang digelar Megawati Institute, di Jakarta, Jumat (16/7/2017).

Dia menambahkan, pada masa Bung Karno dulu, yang kerap dikafir-kafirkan adalah non-pribumi yang beragama non-Muslim. Kini, Azyumardi mengaku prihatin terhadap sesama Muslim pun saling mengafirkan.

“Padahal yang mengafirkan, orang itu yang kafir. Mereka tidak mau bersyukur, bisa tinggal di Indonesia yang damai, tapi tidak mau menghormati merah-putih, tidak mau menghormati Bhinneka Tunggal Ika, itu namanya kufur nikmat,” tuturnya.

Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini menambahkan, Soekarno juga adalah sosok yang menentang negara khilafah.

“Khilafah itu ditolak oleh Bung Karno. Katanya itu sistem politik yang sudah ketinggalan zaman, ngapain kita ikut seperti itu. Bung Karno lebih senang negara demokratis, tapi agama tidak jadi faktor penting,” papar dia.

Sedang Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah di acara yang sama mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meluruskan sejarah mengenai Soekarno.

Menurutnya, pelurusan sejarah perlu dilakukan karena ada upaya de-Soekarnoisasi oleh pemerintahan orde baru.

TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967, jelas Basarah, secara jelas menuduh bahwa Soekarno menguntungkan dan melindungi tokoh-tokoh Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G-30-S/PKI).

Namun, tuduhan itu tidak pernah bisa dibuktikan di pengadilan hingga Soekarno wafat.

“Bung Karno membawa beban sejarah yang sangat berat. Meninggal membawa beban berkhianat dengan bangsa dan negara yang beliau merdekakan,” ujarnya.

Setelah Soekarno wafat, lanjut Basarah, proses de-Soekarnoisasi masih terus berlanjut. Salah satu caranya adalah dengan memakamkan Soekarno di Blitar.

Padahal, Soekarno sudah meninggalkan pesan ingin dimakamkan di daerah pegunungan, yang ditafsirkan banyak orang sebagai Batutulis, Bogor.

“Kenapa Pak Harto memilih memakamkan Bung Karno di blitar? Karena saat itu Blitar adalah basisnya PKI,” ucap Ketua Fraksi PDI-P di MPR ini.

Akibat de-Soekarnoisasi ini, lanjut Basarah, masyarakat banyak mendapatkan pemahaman yang salah soal sosok Soekarno.

Oleh karena itu, dia berpendapat, pelurusan sejarah ini menjadi bagian tugas masyarakat bersama. (goek/*)

Artikel Terkini

KRONIK

Peringatan 70 Tahun KAA di Blitar, Megawati Serukan Semangat Kemanusiaan dan Kemerdekaan

BLITAR – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, menghadiri peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika ...
KRONIK

Begini Rencana Kepala Daerah PDI Perjuangan Jatim Usai Dapat Arahan Megawati

BLITAR — Usai pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, para kepala daerah (kada) dan ...
LEGISLATIF

Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Sutardi Pimpin Paripurna Bahas PU Fraksi-Fraksi atas Raperda APBD 2026

MADIUN – Wakil Ketua I DPRD Kota Madiun yang juga politisi senior PDI Perjuangan, Sutardi, memimpin rapat paripurna ...
SEMENTARA ITU...

Bupati Trenggalek Ajak Anak Muda Lihat Tantangan sebagai Peluang Kemajuan Bangsa

JAKARTA – Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin atau Gus Ipin mengajak generasi muda Indonesia untuk tidak ...
KRONIK

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko: Arahan Ibu Ketum, Kita Harus Selalu Merangkul Rakyat

BLITAR — Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengingatkan seluruh kepala daerah dan wakil kepala ...
KRONIK

Arahan Megawati di Kota Blitar, Mas Dhito: Kepala Daerah Diingatkan untuk Memahami Nilai-nilai Perjuangan Para Pahlawan

BLITAR – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana bersama para kepala daerah – wakil kepala daerah kader PDI ...