SURABAYA – Siapapun calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur yang diusung PDI Perjuangan (PDIP) diminta harus berani menegaskan komitmen untuk membebaskan biaya bagi para siswa SMA dan SMK Negeri.

Karena sejak 2017, kewenangan pengelolaan SMA dan SMK diambil-alih Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Usulan syarat itu digulirkan Wakil Ketua PDIP Surabaya, Adi Sutarwijono dalam bincang-bincangnya dengan detikcom, Minggu (11/6/2017).

“Syukur-syukur bisa mengalokasikan anggaran untuk mensubsidi biaya yang harus ditanggung para siswa di sekolah swasta,” kata politisi yang biasa disapa Awi itu.

Menurut dia, komitmen itu sebagai pelaksanaan Dasa Prasetya PDIP pada butir ke-5, yakni membebaskan biaya pendidikan bagi rakyat. Dasa Prasetya itu merupakan sari pati dari pengalaman pemerintahan para kepala daerah dan wakilnya, serta para anggota legislatif dari PDIP, tambahnya.

Awi mengungkap jika sejak SMA dan SMK diambil-alih pemerintah provinsi, telah diterapkan mekanisme berbayar yang banyak dikeluhkan oleh warga masyarakat.

“Maka, Pilgub Jawa Timur 2018 merupakan momentum strategis untuk merevisi kebijakan itu dengan penerapan skema politik anggaran yang menjawab keluhan masyarakat,” tegasnya.

Sebagai partai politik pengusung, PDIP juga patut untuk membingkai komitmen calon gubernur-calon wakil gubernur, misal dalam kontrak politik dengan calon gubernur. PDIP patut pula aktif mengampanyekan isu itu, sehingga rakyat dapat menyaksikan komitmen kepartaian dan pemerintahan secara gamblang.

Awi menjelaskan dalam konstitusi UUD 1945 hasil amandemen dan UU Sistem Pendidikan Nasional telah ditegaskan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan 20 persen dari APBD sebagai anggaran pendidikan.

“Kita tahu APBD Jawa Timur tahun 2017 disahkan di kisaran Rp 27 triliun. Jika dipatok 20 persen saja, maka diperoleh Rp 5,4 triliun untuk anggaran pendidikan. Suatu angka yang sangat besar,” tandas mantan wartawan Majalah Tempo ini.

Dengan patokan itu, maka calon gubernur-calon wakil gubernur yang akan diusung PDIP bisa menjabarkan skema politik anggaran untuk membebaskan biaya pendidikan bagi rakyat.

Awi melihat ada peluang gubernur menyerahkan pengelolaan ke daerah. Sebab dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga diberikan ruang untuk tugas pembantuan, yakni pemberian tugas kepada institusi di bawahnya untuk membantu pelaksanaan suatu urusan pemerintahan.

“Ada ruang lebar pemberian tugas kepada pemerintah kabupaten / kota yang mampu membiayai sendiri pendidikan gratis bagi SMA dan SMK Negeri, sehingga bisa dilakukan pembebasan biaya pendidikan bagi rakyat. Dengan demikian beban di APBD Jawa Timur semakin ringan,” terangnya. (detik)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS