SURABAYA – DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tidak hanya akan menjaring kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur dari kalangan internal. Tapi juga membuka kesempatan luas bagi masyarakat untuk mendaftar.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim Sri Untari Bisowarno mengatakan, partai tentunya melakukan penjaringan secara internal, melalui DPC-DPC PDI Perjuangan se-Jawa Timur.

Meski demikian, pihaknya juga diinstruksikan mencari tokoh yang mumpuni di luar kader, dan diyakini mendapat dukungan rakyat.

“Kami memang diinstruksikan untuk menjaring tokoh eksternal yang mendapat dukungan rakyat. Yang penting punya track record bagus, careless, perhatian kepada rakyat, dan harus punya visi yang jauh,” kata Sri Untari, Jumat (5/5/2017).

Tokoh di luar PDI Perjuangan tersebut, jelas politisi yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim ini, bisa dari kalangan akademisi, pengusaha, mantan birokrat.

“Kami membuka lebar- lebar bagi yang ingin maju lewat partai kami. DPD PDIP Jatim sifatnya hanya menjaring, dan yang menentukan tetap DPP (dewan pimpinan pusat),” jelasnya.

PDIP Jatim sendiri menjadwalkan proses penjaringan bakal calon gubernur-bakal calon wakil gubernur dalam Pilgub Jatim 2018, pada Juni depan.

Sesuai SK DPP PDIP 04 tahun 2015, terang Untari, masing- masing DPC PDI Perjuangan akan mengusung dua nama .

“Bulan Juni itu kan bulan Bung Karno. Rasanya pas kalau dibuka penjaringan calon pemimpin Jatim ke depan. Diharapkan akhir Juni sudah bisa kami kirim ke DPP,” ujarnya.

Menghadapil Pilgub Jatim 2018, pihaknya juga berharap nantinya bisa menggandeng partai lain untuk bisa maju mengusung calon gubernur dan wagub.

Beberapa nama kader PDI Perjuangan saat ini santer dikabarkan bakal masuk running Pilgub Jatim. Seperti Ketua DPD PDIP Jatm yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Bupati Ngawi yang juga Wakil Ketua DPD PDIP Jatim Budi Sulistyono (Kanang), Sri Untari, serta Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani.

Untari menambahkan, bisa saja ada nama kader yang tidak masuk penjaringan tapi direkomendasikan Partai. Sebab selain proses penjaringan-penyaringan, di PDIP ada mekanisme lain, yakni penugasan.

“Jadi jika kader itu tidak ada dalam penjaringan tapi direkomendasikan, berarti dia masuk dalam mekanisme penugasan,” paparnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS