BANGKALAN – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Mahfud S.Ag mengatakan, madrasah diniyah (madin) jadi salah satu tumpuan utama dalam proses peningkatan kualitas keislaman masyarakat.
Oleh karena itu, kata Mahfud, sekolah berbasis agama Islam ini patut mendapat perhatian, karena memiliki peran strategis dalam pendidikan moral bangsa.
Perhatian lebih terhadap madin, dan pengajarnya, sebut Mahfud, diharapkan dari semua pihak, utamanya dari pemerintah.
Menurut anggota Komisi C DPRD Jatim ini, guru madin perlu diapresiasi dan diberi penghargaan, karena telah berjasa dalam hal mendidik dan mengajarkan ilmu keagamaan kepada anak- anak di lingkungannya.
“Sudah jadi kewajiban saya sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan madrasah diniyah. Kegigihan para guru dan pengelola lembaga harus diberi penghargaan,” kata Mahfud, kemarin.
Ke depan sambung Mahfud, berbagai macam upaya akan dilakukan agar pendidikan madin setara dengan dengan pendidikan umum. Sehingga tidak ada lagi ketimpangan dan diskriminasi antara dua lembaga pendidikan tersebut.
Pihaknya juga bakal memperjuangkan nasib sekolah diniyah agar mendapatkan bantuan seperti yang diharapkan.
“Bantuan pembangunan diusahakan secara bertahap seperti perbaikan-perbaikan gedung, karena tidak mungkin turun sekaligus. Jadi mohon sambung doa agar semua berjalan lancar,” ucapnya.
Sebelumnya, pada Senin (21/11/2016) lalu, Mahfud mendapat keluh kesah dari kalangan guru madrasah diniyah, saat menggelar reses di Pondok Pesantren Nurul Cholil Bangkalan. Para guru madin mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah terhadap lembaga pendidikan Islam.
Seperti disampaikan H Abdul Karim, salah seorang guru madin, madrasah diniyah selama ini terkesan diabaikan pemerintah. Menurutnya, ada kesenjangan antara pendidikan formal dan pendidikan berbasis keagamaan.
Minimnya perhatian pemerintah terhadap sekolah diniyah, sebut Abdul Karim, di antaranya bisa dilihat dari sulitnya mendapat bantuan, khususnya pembangunan maupun perbaikan gedung.
“Selama ini madrasah sangat jarang disentuh pembangunan infrastruktur,” ungkap guru madrasah di Desa Bilaporah Socah ini.
Selain itu, imbuh dia, kesejahteraan para guru juga diabaikan. Terbukti, sebutnya, hingga saat ini bantuan operasional pendidikan daerah (bosda) untuk madin tak kunjung cair.
“Kami harap pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi tidak menutup mata,” harapnya. (goek/*)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS