SURABAYA – Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, mendorong integrasi Bus Trans Jatim Koridor II Malang Raya dengan angkutan kota (angkot) konvensional. Skema tersebut dinilai penting agar modernisasi transportasi publik tidak mengorbankan mata pencaharian sopir angkot yang selama ini melayani masyarakat melalui trayek lokal.

Menurut Dewanti, kehadiran Trans Jatim merupakan kebutuhan untuk menjawab mobilitas masyarakat Malang Raya yang semakin dinamis. Namun, pengembangan layanan transportasi baru harus diiringi kebijakan yang memperhatikan keberlangsungan pengemudi angkutan konvensional.

“Kehadiran Trans Jatim adalah sebuah keniscayaan untuk menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat Malang Raya yang semakin dinamis dan terintegrasi. Namun, kita juga harus bijak. Proses modernisasi transportasi ini tidak boleh mengorbankan nasib para sopir angkot yang selama ini menggantungkan hidupnya di trayek-trayek konvensional,” ungkap Dewanti, Sabtu (31/10/2026).

Bus Trans Jatim Koridor II Malang Raya mulai beroperasi pada Jumat (30/10/2026). Dalam pengoperasiannya, rute akhir bus tidak masuk ke Terminal Arjosari. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk meredam potensi gesekan dengan pengemudi angkot konvensional.

Dewanti mengapresiasi langkah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur bersama para pemangku kepentingan daerah dalam merespons aspirasi masyarakat dan pengemudi di lapangan. Meski demikian, ia mengingatkan agar penyesuaian rute tidak mengurangi kemudahan masyarakat dalam mengakses transportasi publik.

Sebagai solusi, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim itu mendorong penerapan sistem integrasi moda atau feeder system. Dalam skema ini, angkot lokal dapat difungsikan sebagai angkutan pengumpan yang menghubungkan permukiman dan kawasan yang tidak terjangkau koridor utama Trans Jatim.

Dengan pembagian peran tersebut, kedua moda transportasi diharapkan saling melengkapi. Jangkauan layanan publik dapat diperluas, sementara pengemudi angkot tetap memiliki peluang pendapatan.

“Komisi D DPRD Jatim tentu akan terus mengawal dan melakukan fungsi pengawasan. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang diputuskan benar-benar matang secara teknis. Jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan, baik masyarakat pengguna yang mendambakan ketepatan waktu dan kenyamanan maupun para sopir angkot yang membutuhkan kepastian pendapatan,” imbuhnya.

Selain mengawal kebijakan operasional, Komisi D DPRD Jatim bersama mitra kerja terkait juga memperhatikan dukungan anggaran untuk menjamin keberlanjutan operasional dan subsidi layanan Trans Jatim, khususnya di kawasan aglomerasi Malang Raya.

Dewanti juga meminta sosialisasi mengenai rute, titik pemberhentian atau shelter, serta skema tarif terus dilakukan agar masyarakat memahami pola layanan Trans Jatim Koridor II.

Ia mengajak pemerintah, operator, penyedia layanan, dan asosiasi transportasi di Malang Raya mengedepankan dialog untuk merumuskan solusi bersama.

“Transformasi transportasi publik adalah kerja bersama. Pemerintah, operator, penyedia layanan, hingga para pengemudi konvensional harus duduk bersama mencari solusi terbaik (win-win solution). Dengan semangat gotong royong, Malang Raya akan memiliki sistem transportasi yang modern, aman, dan berkeadilan sosial,” pungkasnya. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS