MALANG – Bupati Malang HM Sanusi menargetkan Kabupaten Malang bebas Anak Tidak Sekolah (ATS) atau Zero ATS pada 2027. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang berencana menggratiskan pendidikan kesetaraan melalui program Kejar Paket A, B, dan C.

Berdasarkan data Pemkab Malang tahun 2026, jumlah ATS di Kabupaten Malang tercatat hampir 32 ribu anak dari total penduduk sekitar 2,65 juta jiwa. Mereka mencakup anak usia 5–18 tahun yang belum pernah mengenyam pendidikan, putus sekolah, atau tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.

Sanusi menegaskan, pengentasan ATS menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Akses pendidikan harus diperluas agar anak-anak yang tertinggal dapat kembali belajar dan memperoleh kesempatan menyelesaikan pendidikan.

Komitmen tersebut disampaikan Sanusi saat membuka Workshop Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan di Gedung PGRI Kabupaten Malang, Senin (19/10/2026).

Selain menggratiskan program pendidikan kesetaraan, Sanusi mengusulkan peningkatan insentif bagi guru swasta sebesar Rp 1 juta per bulan pada anggaran 2027.

Menurutnya, peningkatan kesejahteraan guru perlu berjalan beriringan dengan upaya memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan.

“Tahun lalu sebenarnya sudah saya usulkan, tapi ternyata anggarannya tidak memungkinkan. Semoga untuk tahun depan bisa lolos,” ungkap Sanusi.

Meski demikian, rencana pendidikan gratis melalui Kejar Paket A, B, dan C serta kenaikan insentif guru swasta tersebut masih harus melalui pembahasan anggaran bersama DPRD Kabupaten Malang.

“Harus dirapatkan dulu dengan DPRD. Kalau DPRD setuju, baru bisa direalisasikan,” imbuh politisi PDI Perjuangan itu.

Di sisi lain, Sanusi meminta para pendidik terus meningkatkan kompetensi dan beradaptasi dengan perkembangan metode pembelajaran.

Guru diharapkan mampu menghadirkan proses belajar yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan agar peserta didik lebih aktif mengembangkan kemampuan.

Pembelajaran juga perlu mendorong siswa berpikir kritis, berkomunikasi, bekerja sama, serta terampil memecahkan masalah.

Sanusi menegaskan, peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan penguatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan mutu pembelajaran, dan sinergi seluruh pemangku kepentingan.

Dengan target Zero ATS pada 2027, Pemkab Malang diharapkan dapat memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak yang belum mengakses pendidikan sekaligus memperkuat dukungan terhadap tenaga pendidik. Realisasi program tersebut akan bergantung pada kesiapan pelaksanaan dan persetujuan anggaran daerah. (ull/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS