SURABAYA – Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Sukadar, meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera melakukan pengecekan bersama atau bestuursmeeting (BM) untuk mengidentifikasi saluran drainase yang membutuhkan perbaikan di kawasan Petemon, Kecamatan Sawahan. Langkah antisipatif ini dinilai penting menjelang musim hujan, terutama karena masih ditemukan saluran yang tidak tersambung optimal dari hulu hingga hilir.

Politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Cak Kadar itu menyoroti persoalan tersebut saat menyerap aspirasi warga dalam Reses Sidang Ketiga Masa Persidangan I Tahun 2026 di wilayah RW 9 Kelurahan Petemon, Kamis (8/10/2026).

Salah satu titik yang menjadi perhatian berada di Petemon Gang 2. Berdasarkan aspirasi warga, saluran drainase di kawasan itu belum terhubung dengan baik. Penyempitan pada titik persilangan atau crossing dari saluran berukuran besar ke pipa yang lebih kecil berpotensi menghambat aliran air.

“Dari hulu sampai hilir ternyata belum tersambung dengan baik. Ketika saluran yang besar masuk ke titik crossing dan harus melewati pipa yang lebih kecil, otomatis aliran air menjadi terhambat,” kata Sukadar.

Ia meminta OPD teknis segera turun ke lapangan untuk memeriksa kondisi saluran sekaligus menentukan kebutuhan renovasi atau perbaikan. Dengan begitu, penanganan dapat dilakukan sebelum curah hujan meningkat dan memicu persoalan genangan.

“Harapan kami, dalam waktu dekat, sebelum hujan turun, teman-teman terkait bisa diajak melakukan pengecekan dan perbaikan. Jangan sampai ketika musim hujan tiba, persoalan yang sama kembali terjadi. Saluran dari hulu sampai hilir harus benar-benar berfungsi,” tegasnya.

Selain perbaikan saluran di Petemon Gang 2, Sukadar menerima aspirasi mengenai kebutuhan normalisasi drainase di RT 6 dan sejumlah titik di RT 8 RW 9.

Menurutnya, normalisasi diperlukan untuk mengatasi pendangkalan maupun sumbatan akibat endapan dan material yang mengganggu aliran air. Namun, penanganan di lapangan juga perlu mempertimbangkan keterbatasan jumlah petugas dan luasnya wilayah pelayanan Kecamatan Sawahan.

Sukadar mengatakan, aspirasi tersebut akan diteruskan kepada OPD terkait agar kebutuhan penanganan dapat dipetakan berdasarkan tingkat urgensi. Ia berharap koordinasi segera dilakukan sehingga normalisasi di titik prioritas bisa diproses dalam waktu dekat.

Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut kemampuan kecamatan, melainkan juga perlunya dukungan dan koordinasi lintas perangkat daerah.

“Kalau kita melihat kemampuan petugas yang ada, tentu tidak mudah untuk meng-cover seluruh kebutuhan dalam satu kecamatan. Karena itu, ketika ada masukan dari masyarakat, setidaknya saya bisa menyampaikannya kepada OPD terkait agar segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Sebagai anggota Komisi C yang membidangi pembangunan, Sukadar menilai penanganan drainase tidak boleh hanya bersifat reaktif ketika genangan terjadi. Pemeriksaan teknis, normalisasi, dan pemeliharaan berkala perlu menjadi bagian dari upaya pencegahan.

Ia juga berharap kebutuhan perbaikan infrastruktur lingkungan diperhitungkan dalam pembahasan anggaran berdasarkan tingkat urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat.

“Ini bukan untuk kepentingan pribadi. Yang kita bicarakan adalah kebutuhan masyarakat. Kalau memang ada persoalan di lapangan, harus ada komunikasi dan tindak lanjut agar manfaat pembangunan bisa dirasakan warga,” katanya.

Selain infrastruktur, reses tersebut juga menampung aspirasi mengenai pemerataan manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa di wilayah RW 9 Kelurahan Petemon dan sekitarnya.

Sukadar mengatakan, pembaruan data diperlukan untuk mengetahui sejauh mana program bantuan pendidikan tersebut menjangkau siswa yang memenuhi kriteria penerima. Evaluasi berkala juga penting untuk mengidentifikasi wilayah atau kelompok siswa yang masih membutuhkan perhatian.

“Harapan kami, ada semacam evaluasi setiap tahun. Kita ingin mengetahui apakah wilayah RW 9 sudah merasakan manfaat Program Indonesia Pintar atau belum. Jangan sampai ada wilayah yang sudah mendapatkan manfaat, sementara wilayah lainnya masih belum terjangkau secara optimal,” ujarnya.

Ia menyebut, berdasarkan catatan yang disampaikannya, jumlah siswa yang menjadi sasaran pendataan atau pengawalan program di Kecamatan Sawahan diperkirakan mencapai 4.000–5.000 siswa. Sementara itu, dirinya bersama relawan mengaku telah membantu mengawal akses program bagi lebih dari 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, SMA hingga SMK.

Sukadar juga menyinggung angka sekitar 260 siswa dalam salah satu pendataan atau kegiatan sebelumnya. Namun, angka-angka tersebut masih perlu disinkronkan dengan data resmi untuk memperjelas cakupan pendataan, jumlah penerima, dan siswa yang telah memperoleh manfaat program.

Menurutnya, pengawalan bantuan pendidikan harus disertai komunikasi dengan pihak terkait serta pembaruan data secara berkelanjutan agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran.

Sukadar menegaskan, aspirasi warga yang dihimpun melalui reses harus ditindaklanjuti secara konkret. Ia berharap koordinasi DPRD, pemerintah kecamatan, dan OPD teknis dapat mempercepat perbaikan drainase sekaligus mendorong pemerataan akses bantuan pendidikan bagi siswa yang berhak.

Dengan langkah tersebut, kebutuhan infrastruktur lingkungan menjelang musim hujan dapat diantisipasi, sementara program bantuan pendidikan bisa terus dievaluasi agar manfaatnya dirasakan masyarakat secara lebih merata. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS