SURABAYA – Keluhan warga terkait ketidaksesuaian data desil kesejahteraan kembali muncul dalam reses Anggota DPRD Kota Surabaya Anas Karno di Kecamatan Sukolilo. Menindaklanjuti keluhan tersebut, Anas meminta pengurus RT dan RW mendata warga yang merasa peringkat desilnya tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya.

Data tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk mendampingi warga mengajukan sanggahan melalui mekanisme yang disediakan pemerintah.

Permintaan itu disampaikan Anas saat menggelar reses di wilayah Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kamis (1/10/2026) malam.

“Dalam dua titik reses di RW 08 dan RW 03 Nginden Jangkungan, Desil ternyata tak sesuai kondisi riil. Karena itu saya minta RT dan RW mendata warga yang terdampak untuk didampingi melakukan penyanggahan,” kata Anas Jumat (2/10/2026).

Persoalan tersebut disampaikan sejumlah warga yang mengaku mendapatkan peringkat desil yang dinilai tidak menggambarkan kondisi ekonomi mereka.

Salah satunya Erna Susanti (50), warga RT 5 RW 3 Kelurahan Nginden Jangkungan. Erna mengaku terkejut setelah mengetahui keluarganya tercatat dalam Desil 9.

Menurut Erna, kondisi tersebut tidak menggambarkan kehidupan keluarganya. Ia mengaku masih tinggal menumpang di rumah keluarga karena keterbatasan ekonomi.

“Saya ini sehari-hari tinggal menumpang di rumah keluarga dengan kondisi ekonomi pas-pasan. Kami numpang keluarga. Satu kamar saya tempati suami dan anak saya,” ucap Erna di hadapan Anas.

Erna juga mempertanyakan dasar penetapan desil tersebut. Ia mengatakan kondisi ekonomi keluarganya masih jauh dari gambaran keluarga yang tergolong sejahtera.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kata dia, keluarganya masih harus berhemat. Bahkan, kendaraan yang digunakan sehari-hari masih berstatus kredit.

“Jangankan mobil, motor saja masih kredit,” ujarnya.

Kondisi ekonomi keluarga Erna juga belum stabil. Anak Erna yang telah dewasa belum memiliki pekerjaan tetap, sedangkan penghasilan keluarga disebut masih berada jauh di bawah upah minimum.

Karena itu, Erna khawatir status desil yang tinggi akan berdampak terhadap kesempatan keluarganya memperoleh bantuan maupun program intervensi pemerintah.

Erna yang juga merupakan kader lingkungan dan Kader Surabaya Hebat (KSH) mengatakan persoalan ketidaksesuaian data desil bukan hanya dialaminya.

Ketua RW 08 Nginden Jangkungan, Sadeli, membenarkan adanya warga yang mempertanyakan hasil pemeringkatan tersebut.

“Ada warga yang merasa kehidupannya masih kurang mampu, tetapi desilnya tinggi. Seperti yang tadi malam disampaikan dalam reses,” kata Sadeli.

Namun, Sadeli meminta persoalan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai kesalahan sistem maupun pihak tertentu. Menurutnya, kondisi warga perlu dikaji secara menyeluruh melalui koordinasi dengan RT, RW, kelurahan dan pihak terkait.

“Yang penting dicari solusi agar bantuan dan program pemerintah benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Anas mengatakan masih banyak warga yang belum memahami mekanisme pengajuan sanggahan secara mandiri. Karena itu, pendampingan dari pengurus lingkungan dinilai penting agar warga yang merasa datanya tidak sesuai dapat menggunakan jalur yang tersedia.

Ia juga meminta lurah ikut memonitor proses tersebut dan turun langsung membantu warga yang hendak mengajukan sanggahan.

Menurut Anas, persoalan validitas data kesejahteraan tidak bisa dianggap sepele. Data tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan sasaran berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial maupun program pemberdayaan masyarakat.

Karena itu, warga yang merasa kondisi ekonominya tidak tercermin dalam hasil pemeringkatan harus diberikan ruang untuk melakukan klarifikasi dan mengajukan sanggahan.

Langkah pemutakhiran data ini sejalan dengan upaya Pemkot Surabaya. Dinas Sosial Surabaya sebelumnya mencatat 3.283 aduan ketidaksesuaian data desil hingga triwulan III 2026. Dari hasil pemutakhiran, sebanyak 1.845 data mengalami penurunan desil, 345 mengalami kenaikan, dan 1.093 tetap.

Pemkot juga menegaskan Dinsos tidak mengubah desil secara langsung. Dinsos melakukan verifikasi lapangan dan mengusulkan pemutakhiran kepada pemerintah pusat karena proses pemeringkatan desil berada pada kewenangan pemerintah pusat.

Selain mekanisme sanggahan, Pemkot Surabaya juga memperkuat verifikasi faktual melalui Musyawarah Kelurahan (Muskel) agar kondisi warga dapat dikaji secara terbuka bersama masyarakat.

Bagi Erna, harapan warga sebenarnya sederhana. Data kesejahteraan yang tercatat dalam sistem diharapkan benar-benar menggambarkan kondisi kehidupan mereka.

“Keinginan saya sederhana, data harus sesuai kenyataan. Masyarakat tidak minta lebih, yang penting sesuai kondisi sebenarnya,” kata Erna. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS