Senin
12 Oktober 2026 | 12 : 09

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Pemerintah Akan Integrasikan Bansos Nontunai dalam Satu Kartu

pdip-jatim-Puan-ISI-Padang

pdip-jatim-Puan-ISI-PadangJAKARTA – Pemerintah berencana mengintegrasikan berbagai bantuan sosial (bansos) secara nontunai, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) Beras Sejahtera (Rastra), dan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam satu kartu.

Kartu gabungan itu bakal dinamakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, KKS nantinya dapat digunakan untuk membeli berbagai keperluan melalui program Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong).

“Rencananya memang ke depan ini pemerintah akan menyalurkan bansos nontunai yang berkaitan dengan PKH, KIP, KIH, Rastra di E-Warong,” kata Puan seusai Rapat Koordinasi di Kementerian PMK, Jakarta, Selasa (8/11/2016).

KKS rencananya menggunakan sistem perbankan yang mencatat seluruh transaksi. Puan menuturkan, penggunaan sistem perbankan ditujukan agar penyaluran dana bansos dapat lebih transparan, terkontrol, dan tepat sasaran.

“Program ini berhasil ketika orang menerima uangnya tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Makin semuanya sistem perbankan dan transparan makin sulit orang macam-macam karena semuanya sudah tercatat,” ucap Puan.

Selain itu, penggunaan sistem perbankan juga dimaksudkan mengedukasi masyarakat mengenai sistem keuangan inklusi.

“Banyak manfaatnya. Salah satunya mendorong perluasan keuangan inklusi. Cashless,” ucap Puan.

Rencananya, implementasi program tersebut dilakukan pada Januari 2017. Pemerintah akan menyalurkan dana bansos nontunai lewat empat bank milik negara dan berbagai bank daerah.

“Kita akan menggunakan empat bank BUMN dan bank daerah di seluruh provinsi,” tutur Puan.

Saat ini, pemerintah masih melakukan pembahasan Peraturan Presiden sebagai landasan hukum program tersebut.

Rencananya, Perpres tersebut akan diselesaikan pada November 2016 ini. Puan menyebutkan, pembahasan Perpres tersebut masih akan dilakukan dua kali.

“Sekali lagi teknis lalu masalah redaksional. Terakhir kita sinkronisasi dengan Kemenkumham. Harus sudah beres bulan ini karena akan dipakai secepatnya,” ucap Puan. (kompas)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

EKSEKUTIF

Eri Cahyadi Targetkan Seluruh SDN dan SMPN Surabaya Dibenahi pada 2027

SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menargetkan pembenahan sarana dan prasarana seluruh SD negeri dan SMP ...
LEGISLATIF

81 Tahun Jatim, Renny Dorong Penguatan Sektor Produktif untuk Ekonomi Berkelanjutan

SURABAYA – Memasuki usia ke-81 tahun, Provinsi Jawa Timur perlu memperkuat sektor produktif daerah sebagai fondasi ...
LEGISLATIF

Dewanti Rumpoko: Keselamatan Penumpang Penyeberangan Harga Mati, Bukan Kompromi Bisnis

SURABAYA – Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Dewanti Rumpoko menegaskan keselamatan jiwa pengguna jasa transportasi ...
LEGISLATIF

Yuzar Rasyid Beber Jalur Koreksi Desil Bansos, Warga Kediri Bisa Ajukan Pemutakhiran Data

KEDIRI – Anggota Komisi B DPRD Kota Kediri Yuzar Rasyid mengingatkan warga agar memeriksa data kesejahteraan yang ...
KRONIK

RSUD Blambangan Raih Tiga Penghargaan NHR, Bupati Ipuk: Tolok Ukur Berbenah Tingkatkan Layanan

BANYUWANGI – RSUD Blambangan Banyuwangi meraih tiga penghargaan dalam ajang National Hospital Ranking (NHR) yang ...
KRONIK

Bupati Fauzi Upayakan Pemulangan 9 Nelayan Sumenep yang Ditahan di Australia

SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mengupayakan pemulangan sembilan ...