SURABAYA – Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Erma Susanti meminta Pemprov Jatim mempercepat langkah menghadapi ancaman kekeringan sebelum semakin banyak lahan pertanian mengalami gagal panen. Menurutnya, pemerintah harus bergerak menyelamatkan lahan yang masih memiliki peluang dipertahankan, bukan baru bertindak setelah tanaman mati atau sawah dinyatakan puso.

“Jangan sampai data pemerintah hanya mencatat berapa hektare yang sudah gagal panen. Yang jauh lebih penting adalah berapa hektare yang sekarang terancam gagal panen dan apa yang dibutuhkan untuk menyelamatkannya,” tegas Erma, Sabtu (19/9/2026).

Erma menyoroti kondisi kekeringan Jawa Timur yang masih berpotensi menekan sektor pertanian. Berdasarkan pemantauan BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur yang diperbarui 10 September 2026, Hari Tanpa Hujan (HTH) berturut-turut di sebagian besar wilayah Jatim berada dalam kategori kekeringan ekstrem, yakni lebih dari 60 hari. Sementara curah hujan pada 11-20 September 2026 diprakirakan masih rendah, kurang dari 50 milimeter, dengan peluang probabilistik lebih dari 90 persen.

Bagi Erma, kondisi tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Kekeringan bukan hanya persoalan cuaca, tetapi juga menyangkut produksi pangan dan pendapatan rumah tangga petani.

Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur yang dilaporkan hingga 10 Agustus 2026 menunjukkan 229,59 hektare lahan padi terdampak kekeringan. Dari luasan tersebut, 28,30 hektare telah mengalami puso.

Tulungagung menjadi salah satu daerah dengan dampak cukup besar, yakni 88,25 hektare, terdiri dari 68,25 hektare lahan terdampak dan 20 hektare puso. Sementara Bojonegoro mencatat 70,50 hektare lahan terdampak kekeringan.

“Angka lahan yang sudah puso itu harus menjadi peringatan. Jangan sampai kita baru bergerak ketika tanaman sudah tidak bisa diselamatkan. Pemerintah harus hadir ketika petani masih punya kesempatan untuk mempertahankan tanamannya,” ujar Erma.

Politisi PDI Perjuangan tersebut meminta Pemprov Jatim segera menyatukan data BMKG dengan data pertanian kabupaten/kota. Menurutnya, pemetaan tidak cukup hanya mencatat luasan lahan yang terdampak.

Pemerintah perlu mengetahui secara rinci lokasi lahan, fase pertumbuhan tanaman, kondisi sumber air, kebutuhan pompa, potensi sumur bor, hingga status penanganan di masing-masing wilayah.

Dengan data tersebut, intervensi dapat dilakukan secara lebih tepat. Lahan yang masih memiliki sumber air permukaan, misalnya, dapat segera diprioritaskan untuk pompanisasi.

Sementara wilayah yang tidak memiliki sumber air permukaan dapat dikaji untuk pembangunan sumur bor dengan tetap memperhatikan kondisi air tanah dan aspek teknis.

“Jangan semua dipukul rata. Mana yang bisa diselamatkan dengan pompa, segera pompa. Mana yang membutuhkan sumur bor, segera dikaji. Mana yang perlu penyesuaian pola tanam, segera didampingi petaninya,” kata Erma.

Menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung itu, keberpihakan kepada petani harus terlihat dari kecepatan pemerintah menyelamatkan produksi sekaligus melindungi penghasilan mereka.

Sebab, ketika sawah gagal panen, kerugian petani tidak berhenti pada berkurangnya produksi. Biaya produksi yang sudah dikeluarkan ikut terancam, begitu pula pendapatan keluarga dan modal untuk musim tanam berikutnya.

“Bagi petani, satu kali gagal panen itu bukan sekadar angka statistik. Ada biaya produksi yang sudah dikeluarkan, ada pendapatan keluarga yang hilang, dan ada modal untuk musim tanam berikutnya yang ikut terancam,” ujarnya.

Erma juga menyoroti dampak kekeringan yang mulai merembet ke persoalan kebutuhan dasar masyarakat.

Di Kabupaten Lumajang, misalnya, hingga 10 September 2026 tercatat 14.809 warga di 12 desa pada empat kecamatan terdampak krisis air bersih. Distribusi bantuan telah dilakukan melalui 191 titik.

Menurut Erma, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan air tidak hanya mengancam sektor pertanian, tetapi juga dapat berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.

Karena itu, ia mendorong pembentukan pusat kendali penanganan kekeringan sektor pertanian yang melibatkan Dinas Pertanian, BPBD, Dinas PU/SDA, BMKG, BBWS, pemerintah kabupaten/kota, penyuluh, serta kelompok tani.

“Peringatan BMKG jangan berhenti menjadi laporan cuaca. Peringatan itu harus diterjemahkan menjadi tindakan pemerintah. Rakyat tidak butuh sekadar tahu kapan hujan turun, tetapi membutuhkan kepastian bahwa ketika air tidak ada, pemerintah hadir membantu mereka,” tegasnya.

Selain penyelamatan lahan, Erma mendorong pemerintah menyiapkan langkah adaptasi melalui penyesuaian pola tanam, penggunaan varietas yang lebih toleran terhadap kekeringan, serta dukungan bagi petani yang mengalami kerugian.

“Intinya, jangan biarkan petani berjuang sendirian menghadapi kekeringan. Negara harus hadir sebelum sawah menjadi puso dan sebelum petani kehilangan penghidupannya,” pungkas Erma. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS