PONOROGO – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Ponorogo, Agung Priyanto, menyoroti persoalan data desil yang dinilai masih tidak sesuai dengan kondisi masyarakat.

Hal itu disampaikan Agung saat menggelar reses di kediamannya, Jalan Mayjend Sutoyo, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, pada Sabtu (29/8/2026) malam.

Menurut Agung, persoalan desil menjadi salah satu problem yang banyak dikeluhkan masyarakat. Terlebih, pada Agustus 2026 tercatat sebanyak 903 warga mengajukan perubahan data desil di Kabupaten Ponorogo.

Ia menegaskan, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena perubahan desil dapat berdampak terhadap akses masyarakat terhadap sejumlah program bantuan pemerintah.

Agung mencontohkan adanya mahasiswa yang Kartu Indonesia Pintar (KIP)-nya terhenti atau gagal mendapatan bantuan akibat persoalan desil. Ia juga mempertanyakan adanya perbedaan mekanisme pendataan sejumlah program pemerintah.

“Yang desilnya 9 dan 10, problem ini problem yang sangat luar biasa. Kenapa MBG tidak berdesil, sedangkan KIP dan KIS berdesil?” ujar Agung.

Karena itu, ia menilai persoalan tersebut perlu dikritisi dan dikawal agar data yang digunakan pemerintah benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat.

“Saya mengkritisi desil karena tahu sendiri seorang jukir desilnya 9. Saya ngomong ini pasti ada buktinya,” jelas Wakabid Politik, Pemerintahan, Kebijakan Publik Reformasi Birokrasi, dan Reformasi Sistem Hukum Nasional DPC PDI Perjuangan Ponorogo itu.

Untuk itu, Agung meminta pengurus PAC dan Ranting PDI Perjuangan tidak menutup mata dan telinga terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, dirinya tidak bisa bekerja sendiri sehingga diperlukan kesolidan dan kolaborasi pengurus di tingkat kecamatan hingga desa.

“PAC, Ranting jangan tutup mata, jangan tutup telinga. Saya tidak bisa bekerja sendiri. Mari kita terus bahu-membahu mendengarkan keluh kesah rakyat,” tegasnya.

Ia meminta pengurus PAC dan Ranting yang baru terbentuk lebih aktif melakukan pendampingan. Warga yang mengalami perubahan atau kenaikan desil diharapkan segera diarahkan untuk mengecek serta mengajukan pembaruan data melalui operator desa/kelurahan.

Menurutnya, kerja politik semacam itu harus dilakukan secara konsisten, bukan hanya menjelang pemilu.

“Bagaimana kita jemput rakyat kita yang desilnya naik, segera datang ke operator desa atau kelurahan. Kalau kita tidak lakukan kerja-kerja politik mulai hari ini ke bawah dengan pendampingan, jangan berharap kita menang,” jelasnya.

Agung juga menekankan, kerja politik tidak sebatas membangun infrastruktur atau hadir saat reses. Menurutnya, politik juga harus diwujudkan dengan turun langsung mendengarkan keluhan masyarakat dan membantu memfasilitasi persoalan yang mereka hadapi.

Ia mengingatkan kader untuk tetap memegang prinsip Marhaenisme sebagai bentuk pembelaan terhadap wong cilik.

“Partai ini menang bukan hanya kerja hari ini, tapi kolektif tiap hari mendengarkan keluhan rakyat. Rumah saya juga selalu terbuka untuk masyarakat,” tutur Agung.

Ia menambahkan, anggota dewan tidak hanya bekerja ketika reses, tetapi harus siap membantu masyarakat yang menghadapi berbagai persoalan, termasuk ketika membutuhkan akses layanan sosial.

Selain persoalan desil, Agung juga menyinggung adanya bantuan masyarakat yang disebut dapat terpengaruh akibat aktivitas judi online. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak bermain-main dengan aktivitas tersebut karena jejak digital dapat ditelusuri melalui akun maupun data NIK.

Agung menilai, kondisi masyarakat saat ini menghadapi berbagai persoalan sehingga dibutuhkan perhatian terhadap kesejahteraan secara menyeluruh. Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga kesehatan dan pendidikan.

“Orang itu kuncinya wareg, waras, wasis. Wasis itu pinter,” tandasnya. (jrs/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS