DPRD Kota Batu mulai menyusun regulasi baru tentang Kode Etik dan Tata Cara Beracara Badan Kehormatan. Pansus yang dipimpin Khamim Tohari menargetkan sistem penegakan etik anggota dewan berjalan lebih akuntabel dan transparan.

BATU – DPRD Kota Batu mulai memperkuat sistem penegakan kode etik anggota dewan dengan menyusun Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Cara Beracara Badan Kehormatan (BK).

Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan yang lebih akuntabel dalam menangani dugaan pelanggaran etik sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Pembahasan diawali melalui rapat internal Panitia Khusus (Pansus) yang digelar di Gedung DPRD Kota Batu, Senin (6/7/2026). Pansus dipimpin legislator senior Fraksi PDI Perjuangan, Khamim Tohari.

Khamim menjelaskan penyusunan regulasi tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD. Menurutnya, keberadaan kode etik harus dibarengi mekanisme penegakan yang jelas agar dapat diterapkan secara efektif.

“Kode etik ini menjadi satu paket yang tidak terpisahkan dengan Tata Tertib DPRD dan Tata Cara Beracara Badan Kehormatan. Percuma jika kita memiliki kode etik, tetapi tidak memiliki mekanisme untuk menindaklanjuti apabila terjadi pelanggaran,” ujarnya.

Menurut Khamim, lemahnya penegakan etik di sejumlah lembaga legislatif kerap dipicu karena aturan hanya berhenti pada norma tanpa didukung prosedur penanganan yang jelas. Kondisi tersebut berpotensi membuat laporan dugaan pelanggaran tidak tertangani secara optimal.

Karena itu, Pansus berupaya menyusun mekanisme yang memberikan kepastian terhadap setiap laporan yang masuk ke Badan Kehormatan.

“BK harus memiliki aturan main yang jelas. Kami ingin memastikan setiap laporan yang masuk memiliki mekanisme tindak lanjut yang akuntabel sehingga tidak ada kesan saling menutupi antaranggota dewan,” tegas Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Batu tersebut.

Dalam rapat perdana, Pansus mulai menyusun sejumlah substansi yang mengacu pada regulasi nasional, di antaranya mengenai ketaatan terhadap sumpah dan janji jabatan, sikap dan perilaku anggota DPRD, tata hubungan antarlembaga, standar komunikasi, hingga ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota dewan.

Meski pembentukan regulasi tersebut dilakukan pada pertengahan masa jabatan DPRD periode 2024–2029, Khamim menyebut hingga saat ini Badan Kehormatan belum menerima laporan pelanggaran kode etik. Namun demikian, penyusunan regulasi dinilai penting sebagai langkah preventif untuk memperkuat integritas kelembagaan.

“Kami ingin memastikan bahwa ke depan setiap perilaku anggota dewan benar-benar mencerminkan etika yang baik di mata publik,” pungkasnya. (ull/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS