BANYUWANGI – Program Banyuwangi Hijau yang mengelola sampah secara sirkular terus mendapatkan animo positif dari warga. Saat ini, ada 23.410 rumah tangga dari 73 desa di Banyuwangi bergabung dengan program pengelolaan sampah ramah lingkungan ini.

Program Banyuwangi Hijau adalah pengelolaan sampah yang dilakukan ramah lingkungan. Salah satunya dengan cara mendirikan Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS 3R) di sejumlah lokasi.

Sejak diimplementasikan tahun 2023, Program Banyuwangi Hijau menunjukkan perkembangan dalam penguatan layanan pengelolaan sampah berbasis kawasan dan masyarakat.

Hingga Mei 2026, program ini telah menjangkau 73 desa dengan cakupan layanan kepada 23.410 rumah tangga atau sekitar 500.000 jiwa penduduk.

Selain itu, fasilitas TPS 3R Balak Kecamatan Songgon yang menjadi stasiun pengolahan sampah di Program Banyuwangi Hijau telah menerima lebih dari 14.145 ton sampah sejak awal operasional dengan dukungan 91 tenaga kerja. Dengan pengelolaan sampah anorganik sebanyak 652 ton dan sampah organik sebanyak 455 ton.

“Capaian tersebut menunjukkan terus meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah berbasis sumber serta penguatan sistem layanan persampahan terpadu di tingkat desa dan kawasan,” ujar Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, di Banyuwangi, pada Selasa (12/5/2026).

Ipuk mengaku terus mendorong agar desa terus mendukung program ini. Sampah rumah tangga dari warga desa tidak hanya dibakar atau dibuang ke sungai, tapi dikumpulkan, dipilah dan dibawa ke TPS 3R oleh petugas.

“Terima kasih untuk dukungan warga atas program ini. Ini akan mengurangi volume sampah di TPA sekaligus mengurangi sampah laut,” ujar perempuan yang juga menjabat Wakabid Pemerintahan dan Otonomi Daerah DPD PDI Perjuangan Jatim ini.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi, Dwi Handayani, menambahkan bahwa capaian pengelolaan sampah pada Program Banyuwangi Hijau tak lepas dari peran desa.

Sebanyak 73 desa juga telah bekerjasama melalui penandatanganan PKS. Semua desa tersebut juga telah membentuk lembaga operator desa untuk mendukung layanan persampahan.

“Desa-desa tersebut juga menganggarkan Alokasi Dana Desa Khusus (ADDK) untuk kegiatan persampahan desa periode 2023–2026 total mencapai sebesar Rp3,97 miliar,” ungkap Yani, panggilan akrabnya, saat membuka kegiatan Konsolidasi Program Banyuwangi Hijau 2026, pada Senin (11/5/2026).

Selain itu, lanjut Yani, perubahan perilaku masyarakat juga menjadi pilar keberhasilan Program Banyuwangi Hijau. Perubahan ini dilakukan melalui kegiatan pemicuan/edukasi yang diikuti 46.555 orang hingga berbagai kegiatan pelatihan fasilitator, edukator desa, pegiat perubahan perilaku, dan kampanye komunitas oleh Tim Banyuwangi Hijau.

Pada tahun 2026, lanjut Yani, Program Banyuwangi Hijau menargetkan perluasan cakupan layanan untuk mendukung pencapaian akses layanan persampahan kepada 885.000 jiwa dengan total 116 desa terlayani. (ars/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS