Minggu
06 September 2026 | 5 : 05

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Said Abdullah: Pers Harus Jadi Pilar Keempat Demokrasi dan Kontrol Kekuasaan

pdip jatim 260214 mhsa

Saat menerima penghargaan PWI Jatim di HPN 2026, Said Abdullah menegaskan pers harus menjadi pilar keempat demokrasi dan alat kontrol kekuasaan.

SURABAYA — Ketua Badan Anggaran DPR RI, MH Said Abdullah, menegaskan bahwa pers harus tetap menjadi pilar keempat demokrasi sekaligus berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan, baik di DPR maupun dalam jalannya pemerintahan.

Pernyataan tersebut disampaikan Said Abdullah usai menerima penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional 2026 di Dyandra Convention Hall, Surabaya, Kamis (16/4/2026).

“Saya berharap pers tetap menjadi pilar keempat demokrasi. Pers sebagai alat kontrol kekuasaan, baik kami di DPR, maupun terhadap jalannya pemerintahan, termasuk di pemerintahan daerah,” ujar Said kepada media, Jumat (17/4/2026).

Baca juga: PWI Jatim Anugerahi Said Abdullah, Dinilai Sukses Kelola Kebijakan Fiskal

Ia menambahkan, peran pers sebagai pengingat sangat penting agar jalannya kekuasaan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.

Selain itu, Said juga menyampaikan apresiasi kepada insan pers atas kontribusinya dalam menyampaikan informasi kepada publik.

“Jurnalisme merupakan profesi luhur dan membanggakan. Melalui kerja pers, publik seperti mendapat jendela untuk melihat dunia. Teruslah objektif dan berpihak pada kebenaran,” imbuh pria yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tersebut.

Said Abdullah menerima penghargaan dari PWI Jawa Timur yang menilai dirinya berperan dalam menjaga kebijakan fiskal tetap pro rakyat.

Ketua PWI Jatim, Lutfi El Hakim, menyatakan bahwa Said dinilai mampu menjaga kesehatan fiskal nasional di tengah tekanan ekonomi, termasuk akibat kenaikan harga minyak dunia.

“Beliau berperan penting menjaga kebijakan fiskal pro rakyat. Bersama Menteri Keuangan, mampu menjaga fiskal tetap sehat sehingga harga BBM tidak naik,” ujarnya.

PWI Jatim juga berharap Said Abdullah terus konsisten mengawal APBN yang berpihak pada kepentingan rakyat di masa mendatang.

Atas penghargaan tersebut, Said menyampaikan terima kasih dan mengaku belum sepenuhnya layak menerima apresiasi tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan PWI Jatim. Meskipun saya merasa belum pantas menerima penghargaan ini,” ucapnya.

Dalam acara yang sama, penghargaan juga diberikan kepada Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, atas kepemimpinannya yang dinilai inovatif, responsif, dan progresif dalam menghadirkan berbagai terobosan kebijakan di daerah.

Peringatan HPN 2026 yang digelar PWI Jawa Timur menjadi momentum untuk menegaskan kembali peran strategis pers dalam menjaga kualitas demokrasi serta memperkuat fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KABAR CABANG

PDI Perjuangan Trenggalek Gelontor Ribuan Liter Air Bersih, Sehari Lima Desa Jadi Sasaran

TRENGGALEK – PDI Perjuangan Kabupaten Trenggalek menggelontorkan ribuan liter air bersih ke desa-desa yang ...
KRONIK

Banyuwangi Gelar “Festival Literasi Using”, Upaya Lestarikan Bahasa Daerah

BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi menggelar Festival Literasi Using. Ajang ini menjadi cara ...
LEGISLATIF

Model Malang Berhasil, Untari Akan Perluas Pelestarian Aksara Jawa ke Seluruh Sekolah di Jatim

MALANG – Keberhasilan penerapan model pembelajaran dan pelestarian aksara Jawa di sejumlah sekolah di Malang ...
KRONIK

Waktu Tinggal Tiga Bulan, Widarto Pesimistis APBD Jember 2026 Terserap Optimal

JEMBER – Tambahan ruang fiskal Kabupaten Jember mencapai ratusan miliar rupiah. Namun, waktu untuk membelanjakannya ...
KRONIK

Di Tempat Hasto Dilahirkan, Demokrasi Dibicarakan Lewat Gamelan dan Tarian

YOGYAKARTA – Tidak ada kemewahan ruang pertemuan hotel. Tidak ada pendingin udara yang membuat suasana malam terasa ...
LEGISLATIF

Puan Dukung Penegakan Hukum 21 Badan Usaha Terkait Karhutla, Minta Prosesnya Transparan

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung langkah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melakukan penegakan hukum ...