MADIUN – Kritik tajam terhadap kebijakan publik Kota Madiun mengemuka dalam focus group discussion (FGD) yang digelar DPC PDI Perjuangan Kota Madiun di kantor DPC, Sabtu (22/11/2025).

Sejumlah elemen—akademisi, LSM, wartawan, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun, serta pengurus DPC dan PAC—mengurai berbagai persoalan. Mulai dari penataan TPA Winongo, rencana insinerator, hingga keluhan pedagang Pasar Besar.

Sorotan paling kuat datang dari LSM Pedal melalui koordinatornya, Hery Sem, yang menuntut PDI Perjuangan menjalankan peran kontrol politik secara maksimal, terutama terkait penataan TPA Winongo.

“PDI Perjuangan ini partai legend, partai terbuka, dan paling mengerti masyarakat. Karena itu PDIP harus mengawal kepentingan rakyat, termasuk persoalan TPA Winongo,” tegas Hery.

Dia minta PDIP mengawasi ketat anggaran dan memastikan seluruh proses alih fungsi TPA—mulai Amdal hingga perizinan—dilakukan transparan dan sesuai aturan. “TPA ini harus ada win-win solution. Jangan sampai masyarakat yang dirugikan. PDIP harus menanyakan semua prosesnya,” ujarnya.

Hery juga mengingatkan soal rencana pengadaan insinerator, yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru jika ditempatkan dekat permukiman warga. “Jangan sampai kota ini dikotori insinerator. Tempatnya harus di IPLT. Kami harap PDIP memperjuangkan itu,” harapnya.

Dia pun minta pemulung di TPA Winongo agar mendapat perhatian serius. “Tolong diperhatikan nasib pemulung yang menggantungkan ekonomi dari TPA Winongo. Fungsi controlling dewan harus dioptimalkan. PDIP juga perlu cek langsung kondisi masyarakat di sekitar TPA,”

Masukan juga datang dari Ketua PAC Taman, Oki Sesar Crisandy yang membawa keluhan pedagang Pasar Besar Madiun mengenai mahalnya sewa lapak serta penempelan stiker di tempat usaha. “Harapannya para pedagang PDI Perjuangan dapat mengkomunikasikan persoalan ini dengan pihak eksekutif,” kata Oki.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Madiun, Anton Kusumo, memastikan seluruh kritik dan masukan akan dibahas dalam rapat DPC dan diteruskan ke DPP sebagai bahan penentuan langkah politik.

“Partai harus hadir, mendengar, dan memastikan kebijakan pemerintah benar-benar memberi manfaat bagi rakyat. Masukan hari ini sangat penting dan akan kami perjuangkan melalui legislatif maupun komunikasi dengan pemerintah daerah,” tegas Anton.

FGD ditutup dengan komitmen PDIP Kota Madiun untuk terus membuka ruang dialog publik sebagai bagian dari kontrol sosial dan upaya memastikan kebijakan pemerintah berpihak pada masyarakat. (ahm/pr)