TUBAN – Persoalan pertanian mulai dari masalah hama sampai pupuk serta pemanfaatan lahan Bengawan Solo sampai pemberdayaan ekonomi ibu-ibu istri petani menjadi persoalan yang dicurhatkan masyarakat kepada anggota DPRD Jatim Ony Setiawan.

Curhatan tersebut mereka sampaikan kepada Ony saat anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bojonegoro-Tuban ini menggelar reses menyerap aspirasi masyarakat di beberapa titik wilayah Bojonegoro dan Tuban.

Seperti di Desa Sumberjo Kecamatan Malo serta Desa Mojosari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yang sebagian besar masyarakatnya petani. Masyarakat di dua daerah itu, ungkap Ony Setiawan, sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.

Yakni minta Pemprov Jatim membantu penanggulangan hama tikus yang sedang terjadi di daerah mereka.

“Hama tikus menjadi permasalahan petani saat ini. Mereka minta negara hadir untuk membantu mengatasi hama tikus, yang sangat mengganggu pertanian mereka,” ungkap Ony Setiawan, Jumat (21/11/2025).

Masih di sektor pertanian, beber Ony, masyarakat setempat juga minta agar diberi bantuan pupuk SP 36 untuk proses tanam, agar tanah menjadi gembur dan meningkatkan hasil produksi. Pasalnya, pupuk SP 36 tidak masuk dalam pupuk yang mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Mereka minta agar pupuk SP 36 menjadi bagian dari pupuk yang bersubsidi. Dengan harga yang mahal membuat mereka cukup berat untuk membeli pupuk ini.

“Ini akan kita suarakan di DPRD. Sebab keberadaan pupuk SP 36 sangat diperlukan petani. Dan bila ini masuk dalam pupuk bersubsidi akan membuat lahan mereka semakin subur dan hasil pertian akan lebih maksimal. Dan ini cocok untuk tanah tegalan,” jelasnya.

“Selain itu bantuan alat pertanian untuk meningkatkan hasil produksi dan mengurangi kesulitan tenaga kerja saat musim tanam. juga sangat di butuhkan,” sambung Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini.

Dalam resesnya, Ony juga mendapatkan keluhan masyarakat yang ada di sekitar Sungai Bengawan Solo, yang memanfaatkan bantaran atau tanah sekitar sungai terpanjang di Pulau Jawa itu untuk bertani. Mereka mengeluhkan belum bisa mendapatkan pupuk bersubsidi.

“Memang ini terbentur aturan pusat. Mereka tidak bisa membeli pupuk bersubsidi karena terbentur lahan yang bukan lahan pribadi. Namun kita akan tetap perjuangkan agar mereka bisa mendapatkan hak akan pupuk bersubsidi,” jelas Ony.

Selain itu, lanjutnya, ada masyarakat petani hutan yang minta agar pemerintah bisa membantu pemberdayaan ekonomi ibu-ibu petani pedesaan, terutama dalam hal meningkatkan perekonomian mereka.

“Ini penting karena mereka tidak bisa hanya bergantung dari pertanian. Sehingga untuk menopang perekonomian keluarga, maka diperlukan pemasukan lain melalui pemberdayaan potensi ekonomi yang ada, yang dimiliki para ibu ibu petani,” sebutnya.

Selain sektor pertanian dan pemberdayaan ekonomi, Ony juga diminta untuk bisa membantu mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Tuban, terutama di Desa Bejagung yang memiliki situs peninggalan sejarah, pada jaman Majapahit dan para wali.

“Masyarakat berharap desa tersebut dapat dijadikan ikon wisata sejarah dan budaya di Kabupaten Tuban. Disitu ada makan mbah Bejagung Lor dan Kidul,” pungkas Ony. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS