Rabu
14 Oktober 2026 | 2 : 34

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Komisi II DPRD Ngawi Kawal Penyaluran Bansos Penebalan

IMG-20251028-WA0050_copy_649x464

NGAWI – Pemerintah pusat berencana mengucurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Sementara Kesejahteraan Rakyat (Kesra), atau yang dikenal sebagai Bansos Penebalan. Setiap penerima manfaat akan mendapatkan bantuan total Rp900 ribu.

Komisi II DPRD Kabupaten Ngawi memastikan akan mengawal ketat program bantuan dari pemerintah pusat ini. Pengawalan dilakukan melalui rapat koordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Ngawi belum lama ini.

Anggota Komisi II DPRD Ngawi dari Fraksi PDI Perjuangan, Agung Rezkina Pramesti, saat dikonfirmasi pada Selasa (28/10/2025), menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk memastikan program berjalan sesuai harapan dan tepat sasaran.

Agung Rezkina menjelaskan, Bansos Penebalan ini akan diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Desil 1 hingga 4. Jumlah penerima di Kabupaten Ngawi diperkirakan mencapai 73 ribu orang.

“Saat ini, Dinsos Ngawi melalui operator DTSEN sedang melakukan verifikasi faktual terkait calon penerimanya,” ujar Agung Rezkina.

Legislator dari Daerah Pemilihan V Ngawi itu merinci, bantuan ini akan disalurkan untuk periode tiga bulan, yakni Oktober hingga Desember 2025. Dengan nominal Rp300 ribu per bulan, total bantuan yang diterima adalah Rp900 ribu.

Penyaluran bantuan direncanakan melalui Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau Kantor Pos terdekat. Namun, jadwal pasti penyaluran dana masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat.

Untuk memastikan Bansos Penebalan ini benar-benar diterima oleh yang berhak, Agung Rezkina meminta Dinsos agar secara cermat dan teliti melakukan verifikasi faktual calon penerima.

Proses verifikasi faktual ini mencakup pengecekan kesesuaian data penerima, mulai dari kecocokan alamat, status keberadaan, hingga validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Bansos kali ini sifatnya adalah penebalan. Maka, Dinas Sosial harus benar-benar teliti, sehingga data penerima benar-benar valid dan tepat sasaran,” tegasnya. (and/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Puan Desak Tambahan Pasokan BBM Bali Diikuti Perbaikan Distribusi hingga SPBU

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah dan Pertamina memastikan tambahan pasokan bahan bakar ...
KRONIK

Pemkab Banyuwangi Gelar Operasi Katarak Gratis, Bantu 4.869 Warga

BANYUWANGI –  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi melalui kolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) ...
KRONIK

Apresiasi Dedikasi Guru Ngaji, Hj. Ansari PDIP Salurkan Bantuan untuk Nenek Suidah

PAMEKASAN – Ketulusan Nenek Suidah (100), guru ngaji sebatang kara asal Dusun Toronan, Desa Larangan Badung, ...
KRONIK

Bantu Warga Terdampak Kekeringan, Nur Hakim PDIP Distribusikan Air Bersih

BANGKALAN – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bangkalan, Nur Hakim, menyalurkan bantuan air bersih pada ...
KRONIK

Dugaan Pungli Lahan Perhutanan Sosial, DPRD Jember Minta Dinas Kehutanan Jatim Buka Data KHDPK

JEMBER – Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jember, Candra Ary Fianto, meminta Cabang Dinas Kehutanan Jawa Timur membuka ...
LEGISLATIF

Fraksi PDI Perjuangan Sumenep Beri Catatan atas Alokasi Belanja di APBD 2027

SUMENEP – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumenep memberikan sejumlah catatan terhadap rancangan APBD 2027, ...