MALANG – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang Zulham Akhmad Mubarrok mengimbau wali murid untuk tidak takut melapor jika ada intimidasi pihak terkait ketika ada terjadi insiden kejadian luar biasa (KLB) dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Politisi PDI Perjuangan ini berjanji akan memberikan langkah pengawalan.

Imbauan ini dia sampaikan sebagai tanggapan atas beredarnya surat pernyataan yang minta wali murid merahasiakan informasi ketika sewaktu-waktu terjadi insiden KLB MBG. Soal ini, ia juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Malang.

Legislator muda tersebut mendorong tiap kepala sekolah di seluruh Kabupaten Malang proaktif mengawasi pelaksanaan MBG. Termasuk proaktif melaporkan segala bentuk intimidasi dari oknum mengatasnamakan Badan Gizi Nasional (BGN) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Kami dari DPRD Kabupaten Malang siap menerima pengaduan jika ada intimidasi dari oknum berkaitan dengan MBG, kami akan mengambil tindakan tegas,” kata Zulham Mubarrok, kemarin.

Dia menegaskan, program MBG sudah seharusnya dijalankan tanpa paksaan dan sesuai prosedur. Pelaksanaan SOP ini harus dilaksanakan dengan ketat oleh semua SPPG.

“Kami sudah ingatkan berkali-kali, di Kabupaten Malang harus zero incident. SOP harus ketat. Apalagi penerima manfaat program ini anak-anak kita,” tegasnya.

Zulham juga menekankan kepada Dinas Kesehatan untuk mengintensifkan inspeksi dapur SPPG secara mendalam dan komprehensif. Termasuk, harus ada sertifikat terkait sanitasi dan proses pengolahan bahan makanan harus dipunyai setiap SPPG.

Sebagai informasi, saat ini terdapat 66 dapur SPPG yang beroperasi di Kabupaten Malang dengan lebih dari 180 ribu penerima manfaat.

Kabupaten Malang ditargetkan memiliki 200 SPPG untuk bisa melayani seluruh siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan penerima manfaat lainnya. (ull/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS