MADIUN – Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono, menilai evaluasi program nasional makan bergizi gratis (MBG) mutlak dilakukan. Dia prihatin banyaknya persoalan di sejumlah daerah meski di Kabupaten Madiun sendiri belum ditemukan kasus serupa.

Menurut Fery, pelaksanaan MBG tidak bisa dipaksakan sama di semua wilayah karena kondisi sosial dan geografis Indonesia sangat beragam. Dia mengusulkan pola pelaksanaan berbasis desa agar manfaat program lebih terasa sekaligus mendorong perekonomian lokal.

“Idealnya MBG berpusat di desa. Misalnya, satu dapur di setiap desa atau satu dapur untuk dua desa. Dengan begitu, perekonomian desa ikut bergerak dan memberi dampak ke daerah maupun nasional,” ujar Fery yang juga menjabat Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Rabu (1/10/2025).

Ia bahkan mengaitkan konsep MBG dengan koperasi desa. Menurutnya, koperasi yang sudah ada bisa diberdayakan untuk mengelola dapur MBG.

“Setiap desa wajib punya koperasi, jadi koperasi bisa sekaligus mendirikan dapur MBG. Nantinya kebutuhan sekolah di desa dan sekitarnya bisa dipasok dari sana,” jelas dia.

Di sisi lain, Fery menyoroti minimnya keterlibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan MBG. Ia menyebut dinas pendidikan hanya menyetor data, sementara dinas kesehatan sekadar mengawasi.

Pemerintah kabupaten, sebutnya, juga tidak terlibat langsung. “Kalau pemkab dan dinas lebih dilibatkan, strategi yang dihasilkan pasti lebih komprehensif. Dampak program juga bisa diantisipasi lebih baik, terutama soal kualitas makanan untuk siswa,” ujarnya.

Fery sekaligus menegaskan kembali instruksi Ketua DPR RI Puan Maharani yang meminta evaluasi menyeluruh terhadap MBG. Menurutnya, evaluasi adalah kunci agar program benar-benar tepat sasaran.

“Evaluasi menjadi bagian penting dari rangkaian program MBG, supaya hasilnya maksimal dan benar-benar bermanfaat bagi anak-anak kita,” tandasnya. (ahm/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS