SURABAYA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur menyoroti persoalan serius dalam struktur pendapatan daerah tahun 2025 yang mengalami penurunan signifikan. Hal ini disampaikan anggota Banggar DPRD Jatim Sri Untari Bisowarno.

Untari menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), Jawa Timur mengalami penurunan transfer pendapatan dari pusat hingga Rp4,9 triliun.

“Pendapatan kita sebelumnya Rp23 triliun, sekarang tinggal Rp17,266 triliun. Kondisi ini jelas berpengaruh terhadap banyak hal dalam penyusunan anggaran,” ungkap Untari, Selasa (23/09/2025).

Menurutnya, penurunan pendapatan itu terjadi di tengah kondisi ekonomi Jawa Timur yang masih cukup lesu. Tingkat pembayaran pajak dan retribusi daerah juga belum sesuai harapan

“Kita menghadapi tantangan bagaimana agar seluruh potensi ekonomi bisa produktif. Sementara ini baru Bank Jatim yang benar-benar produktif, BUMD lainnya masih belum optimal,” ungkapnya.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim tersebut menilai perlu ada langkah strategis agar BUMD dapat menjadi sumber pendapatan yang lebih kuat. Dia menegaskan, tambahan permodalan untuk BUMD sebaiknya tidak diberikan jika tidak ada rencana bisnis yang jelas.

“Daripada menambah permodalan tanpa hasil, lebih baik dilakukan evaluasi dan pembenahan agar BUMD bisa benar-benar memberikan kontribusi nyata,” ujar dia.

Lebih jauh, perempuan yang juga Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur itu pun menekankan pentingnya pemanfaatan aset daerah yang selama ini dibiarkan menganggur. Menurutnya, perda terkait pencabutan retribusi tertentu harus diikuti dengan kebijakan pemanfaatan aset agar tetap produktif.

“Aset daerah yang tidur harus segera dimanfaatkan. Kalau hanya dicatat tanpa menghasilkan, ini kontraproduktif,” tuturnya.

Banggar juga mengkritisi pola belanja OPD yang dinilai masih banyak bersifat duplikatif dan tidak menghasilkan kinerja maksimal.

“Belanja yang hanya bersifat administratif dan terus berulang tanpa output jelas harus dihentikan. Anggaran harus diarahkan pada program yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat,” kata Untari.

Dia menegaskan, rekomendasi Banggar ini harus ditindaklanjuti oleh komisi dan OPD mitra dalam pembahasan rencana kerja anggaran (RKA). Tujuannya agar APBD 2026 benar-benar efisien, produktif, dan tidak membebani masyarakat.

“Pesan kami utamanya dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim sederhana: efisiensi belanja, pemanfaatan aset yang ada, serta memaksimalkan fungsi BUMD. Dengan begitu, kita bisa tetap membangun tanpa menekan rakyat,” pungkasnya. (yols/pr)