SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menegaskan, pendapatan asli daerah (PAD) harus ditingkatkan tanpa menambah beban rakyat.

Dia mengingatkan, negara tidak boleh memosisikan diri sebagai pihak yang berbisnis dengan warganya, melainkan memberikan pelayanan yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

“PAD harus dinaikkan dengan cara yang sehat, bukan dengan memungut berlebihan dari rakyat. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, melainkan memberikan pelayanan yang terbaik,” tegas Deni usai Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Banggar terhadap Nota Keuangan Gubernur atas Raperda APBD Jatim 2026 di Ruang Paripurna DPRD Jatim, Senin (22/9/2025).

Menurut Deni, salah satu strategi peningkatan PAD adalah optimalisasi aset daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara produktif. Banyak aset pemerintah yang dalam kondisi idle atau menganggur, padahal jika dikelola dengan tepat bisa menjadi sumber pemasukan daerah yang berkelanjutan.

“Banyak aset daerah yang sebenarnya bisa dioptimalkan, baik untuk kegiatan ekonomi maupun layanan publik. Dengan tata kelola yang tepat, aset ini bisa menjadi sumber pendapatan berkelanjutan tanpa membebani masyarakat,” ungkap Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini.

Deni juga menyebut pentingnya evaluasi terhadap BUMD di Jawa Timur. Dia menegaskan, BUMD yang justru menjadi beban APBD harus dibenahi atau direstrukturisasi agar benar-benar memberikan kontribusi positif bagi PAD.

“BUMD harus memberikan dividen yang jelas untuk daerah. Kalau justru jadi beban, kita perlu mengambil langkah tegas agar keberadaannya tidak merugikan masyarakat,” tutur dia.

Deni menegaskan bahwa APBD 2026 harus selaras dengan RPJMD, RKPD, dan program nasional, sehingga arah pembangunan di Jawa Timur sejalan dengan target pemerintah pusat.

Menurut dia, sinkronisasi ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan setiap program benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

“APBD harus jadi instrumen yang mampu menjawab tantangan pembangunan, bukan sekadar daftar belanja. Sinkronisasi dengan RPJMD dan program nasional menjadi kunci agar anggaran tepat sasaran,” tegasnya.

Selain mendongkrak PAD, DPRD juga menyebut perlunya efisiensi anggaran, terutama pada kegiatan yang bersifat seremonial dan perayaan yang dinilai kurang efektif. Menurut Deni, dana publik harus diprioritaskan untuk program yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.

“Belanja yang bersifat simbolis, seremonial, dan perayaan yang tidak memberikan dampak langsung harus dikurangi. Anggaran sebaiknya diarahkan untuk pelayanan dasar dan pengentasan kemiskinan,” ujarnya.

Deni juga mengajak seluruh komisi dan OPD terkait untuk bekerja sama dalam mengevaluasi proyeksi pertumbuhan PAD yang pada 2026 diperkirakan hanya naik sekitar 1,8 persen. Dia minta agar setiap potensi penerimaan daerah dipetakan dengan jelas dan transparan.

“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan di Jawa Timur tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga melibatkan partisipasi swasta melalui program CSR yang tepat sasaran,” tutur mantan Presiden BEM FISIP Universitas Airlangga Surabaya ini.

Deni berharap APBD Jatim 2026 benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dia menegaskan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas harus dijaga agar setiap rupiah anggaran memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“APBD ini bukan hanya soal angka, tapi soal kepercayaan rakyat. Kita harus memastikan setiap rupiah anggaran kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan kesejahteraan,” pungkas Ketua Persatuan Alumni (PA) GMNI Jatim ini. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS