BADUNG — Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik pertamanya setelah dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan periode 2025–2029,  pada Kongres VI PDI Perjuangan di Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Sabtu (2/8/2025).

Dalam pidatonya, Megawati menegaskan arah sikap politik PDI Perjuangan ke depan sebagai partai ideologis yang tidak tunduk pada arus politik praktis kekuasaan semata.  Melainkan teguh dalam garis perjuangan konstitusional dan ideologis.

“Saya menegaskan satu hal, dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang kita anut, tidak dikenal oposisi ataupun koalisi,” tegas Megawati di hadapan ribuan kader dan pengurus PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia.

Ia melanjutkan, demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi yang sekadar menjadi “blok-blokan kekuasaan”, tetapi demokrasi yang sejati. Demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi.

Pernyataan ini disampaikan dalam konteks berbagai spekulasi arah politik PDI Perjuangan pasca Pilpres 2024, terutama setelah partai banteng moncong putih itu tidak berada dalam barisan partai koalisi pemerintahan terpilih.

“Demokrasi kita bukan blok-blokan kekuasaan. Tetapi demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi,” kata Megawati dengan nada tegas.

Oleh karena itu, Presiden RI ke-5 tersebut menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak akan serta-merta memposisikan diri sebagai partai oposisi ataupun menjadi bagian dari koalisi.

PDI Perjuangan akan tetap berdiri tegak sebagai partai ideologis yang berpijak pada kebenaran dan bertindak sebagai penyeimbang untuk memastikan arah pembangunan tetap berjalan di dalam rel konstitusi dan sesuai dengan kepentingan rakyat.

“Oleh karena itu, PDI Perjuangan tidak memposisikan sebagai oposisi ataupun koalisi. Kita partai ideologis yang berdiri pada kebenaran, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang untuk menjaga arah pembangunan dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat,” ujarnya.

Ia juga menyatakan bahwa PDI Perjuangan akan mendukung kebijakan pemerintah sejauh berada dalam kepentingan rakyat, namun tidak akan segan-segan menyuarakan kritik yang lantang jika nilai-nilai Pancasila terabaikan dalam praktik kenegaraan.

“Kita dukung kebijakan pemerintah. Tetapi akan bersuara lantang terhadap nilai-nilai Pancasila,” pungkasnya.(yols/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS