SURABAYA – Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Abdul Ghoni Muklas Ni’am, menegaskan pentingnya kebijakan wajib belajar 14 tahun sebagai prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Dia menilai, tanpa pendidikan yang layak dan berkelanjutan, Surabaya akan kesulitan mencetak generasi unggul yang mampu bersaing di era industri dan digitalisasi yang terus berkembang.

Ghoni menyampaikan bahwa anak-anak dari keluarga pekerja industri kerap menjadi korban dari keterbatasan akses pendidikan.
Menurutnya, masih banyak anak usia sekolah yang harus putus sekolah karena alasan ekonomi maupun kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai di lingkungan mereka.

“Kami mendorong pemerintah kota untuk menjadikan wajib belajar 14 tahun sebagai kebijakan prioritas. Tanpa pendidikan yang layak dan berkelanjutan, mustahil menciptakan sumber daya manusia unggul di tengah era industri yang terus berkembang,” ujar Ghoni di Surabaya, dikutip Senin (5/5/2025).

Dia menegaskan bahwa masalah pendidikan berkaitan erat dengan akar kemiskinan. Ketika anak-anak dari keluarga miskin tidak mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan yang memadai, maka siklus kemiskinan akan terus berlangsung lintas generasi.

“Masih banyak anak-anak dari keluarga pekerja industri yang terpaksa putus sekolah karena keterbatasan ekonomi dan minimnya akses terhadap pendidikan berkualitas. Hal ini berpotensi memperpanjang siklus kemiskinan antargenerasi,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Komisi D mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk menjalin kolaborasi aktif dengan dunia industri dan institusi pendidikan.

Kolaborasi ini, terang Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya tersebut, mencakup penyediaan pendidikan gratis, pelatihan vokasional yang relevan, program magang, hingga skema penempatan kerja bagi lulusan.

“Kami ingin memastikan setiap anak di Surabaya, terutama dari keluarga pekerja, punya kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Pendidikan adalah jembatan menuju keadilan sosial,” katanya.

Langkah ini, lanjut Ghoni, juga mendukung visi jangka panjang Pemkot Surabaya dalam membangun kota yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing global. SDM unggul menjadi fondasi utama yang harus disiapkan sejak dini untuk memastikan keberlanjutan pembangunan kota.

Dia menambahkan, pendidikan vokasional dan keterampilan kerja menjadi kunci untuk menjembatani dunia pendidikan dan kebutuhan industri masa kini. Pemerintah kota, kata dia, perlu memperluas akses terhadap SMK, pelatihan berbasis kompetensi, serta memperkuat kemitraan dengan sektor swasta.

“Kami di Komisi D DPRD Surabaya akan terus mengawal anggaran dan kebijakan agar berpihak pada pendidikan inklusif dan merata, terutama bagi anak-anak dari keluarga kelas pekerja dan masyarakat rentan,” pungkas Ghoni. (nia/pr)