KABUPATEN PROBOLINGGO – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah menjadi isu utama dalam agenda Bupati Kabupaten Probolinggo saat serah terima jabatan (sertijab).

Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo mengusulkan implementasi pendidikan kesetaraan bagi penerima bantuan sosial (Bansos) guna meningkatkan IPM di kabupaten tersebut.

Perlunya peningkatan dalam aspek rata-rata lama sekolah yang masih berada di angka 6,3 tahun menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Arief Hidayat, atau yang akrab disapa Dayat, anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Komisi IV, menegaskan pentingnya penyelenggaraan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat penerima Bansos.

“Langkah ini merupakan solusi untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan di kabupaten tersebut,” ujarnya Rabu (5/3/2025).

Gagasan ini, meskipun telah lama ada, disampaikan secara resmi oleh Dayat setelah sertijab Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

“Momentum ini dianggap tepat sebagai bagian dari agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi prioritas kepemimpinan baru,” tambahnya.

Dayat menyoroti rendahnya rata-rata lama sekolah di Kabupaten Probolinggo sebagai tantangan serius.

“Banyak penerima Bansos terpaksa putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, pendidikan kesetaraan dianggap sebagai langkah strategis agar mereka tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan,” tegas Dayat.

Ia menilai perlu sinergi antara pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Kementerian Agama, serta lembaga pendidikan nonformal yang diharapkan dapat merealisasikan program ini.

Selain itu, integrasi program ini dengan skema bantuan sosial diharapkan dapat memberikan dukungan ekonomi sekaligus kesempatan untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. (drw/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS