JEMBER – Sekretaris Komisi D DPRD Jember, Indi Naidha menyoroti lamanya proses penyempurnaan data BPJS. Padahal banyaknya keluhan masyarakat tentang data BPJS yang tidak sinkron dengan NIK, atau dengan data lainnya kerap jadi kendala masyarakat saat dinyatakan sehat dan diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit.

Kepada media via saluran telepon, Jumat (28/2/2025) Indi menyatakan, jangankan data masyarakat, dia sendiri mengalami, data nomor teleponnya digunakan pihak lain.
Alhasil ketika dirinya berobat beberapa waktu lalu menggunakan dana pribadi, bukan dana BPJS yang selama ini ia bayarkan setiap bulannya.

Tak hanya itu, politisi banteng yang juga pengusaha batik ini pun merasa kesulitan saat ingin meminta pindah rujukan.

“Saya sendiri mengalami data yang tidak sinkron. Dan ketika dibenahi prosesnya lama sekali,” ujarnya.

Atas banyaknya keluhan itu, Indi minta agar BPJS merapikan kembali proses administrasi di internalnya. Pasalnya jika tidak segera disempurnakan persoalan-persoalan kesalahan data akan semakin menumpuk.

“Apalagi kalau rakyat pra-sejahtera yang mengalami kondisi ketidaksinkronan data. Kan kasihan mereka,” imbuh Indi.

Sementara pihak BPJS, Fuad Manar menyampaikan tidak ada yang susah untuk proses perubahan data. Melalui mobile JKN ataupun fitur lainnya semua dipastikan mudah.

Hanya saja, jika melalui mobile JKN, user dipastikan memiliki pulsa. Sebab ketika ada perubahan data, system secara otomatis mengirimkan one time password (OTP) atau verifikasi untuk memastikan kebenaran datanya.

“Dan jika tidak ingin berproses melalui mobile JKN atau fitur gadget, pihak BPJS sudah menstandbykan petugas di setiap rumah sakit-rumah sakit yang ada. Jadi jika kesulitan sebaiknya segera menghubungi petugas kami di sana,” terangnya ramah. (art/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS