BLITAR – Pemerintah Kota Blitar mengambil langkah strategis dalam mengalokasikan anggaran untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi prioritas utama.

Upaya itu dilakukan melalui rasionalisasi anggaran di beberapa pos belanja, termasuk pengurangan anggaran perjalanan dinas pejabat dan belanja makan-minum.

Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim, mengungkapkan bahwa sebanyak Rp 21 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar akan dialokasikan untuk program MBG.

“Kita kena refocusing kurang lebih Rp21 miliar nanti di berbagai titik kegiatan kena rasionalisasi,” ujar Syahrul pada tim media ini, Kamis (7/2/2025).

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Blitar ini menjelaskan, salah satu pos anggaran yang mengalami pemotongan adalah anggaran perjalanan dinas pejabat.

Di mana anggaran perjalanan dinas yang sebelumnya mencapai Rp 17 miliar akan dipangkas 50 persen menjadi Rp 8,5 miliar.

“Salah satunya adalah perjalanan dinas bahkan angkanya sudah muncul langsung untuk memangkas 50 persen perjalanan dinas,” jelasnya.

Selain itu, anggaran makan dan minum di Kota Blitar juga bakal mengalami rasionalisasi. Dari total anggaran Rp 25 miliar, dilakukan pemangkasan sebesar Rp 6 miliar.

“Kaitannya memang dengan program makan bergizi gratis, untuk tahun ini pemerintah pusat kekurangan anggaran sekitar Rp 23 triliun, sehingga anggaran Rp 23 triliun itu dibebankan ke pemerintah daerah,” ungkap dia.

Kata Syahrul, evaluasi anggaran diperlukan demi keberlanjutan program MBG.

“Anggaran kaitannya dengan perjalanan dinas, belanja makan minum, belanja pakaian, belanja seminar, dan kajian harus dievaluasi. Karena nanti ada persiapan burden sharing antara daerah dengan APBN,” bebernya.

Meskipun terdapat pemotongan pada beberapa pos anggaran, Pemerintah Kota Blitar berkomitmen untuk memastikan program MBG tetap berjalan dengan baik.

Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengoptimalkan anggaran untuk mendukung program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (arif/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS