SURABAYA – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Perseroan Daerah Jatim Grha Utama menuai sorotan tajam dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur.

Melalui juru bicaranya, Indriani Yulia Mariska, fraksi ini menyampaikan pandangan kritis dan mendalam terkait perubahan nomenklatur serta upaya diversifikasi usaha yang diusulkan dalam Raperda tersebut.

Menurut perempuan uang akrab disapa Indri, Raperda ini merupakan langkah strategis yang diperlukan untuk menguatkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung pembangunan ekonomi Jawa Timur yang lebih maju, adil, dan berkelanjutan.

Namun, dia juga menegaskan bahwa transformasi yang direncanakan harus memiliki dasar kuat dan tidak sekadar menjadi perubahan administratif tanpa dampak signifikan.

“Raperda ini merupakan langkah responsif, adaptif, dan strategis untuk memperkuat peran lembaga BUMD dalam mendorong pembangunan ekonomi yang maju, adil, dan berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat di Jawa Timur,” ungkap Indri di Jakarta, Kamis (23/01/2025).

Namun, di balik optimisme terhadap Raperda ini, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti kelemahan mendasar dalam kinerja PT Jatim Grha Utama selama lima tahun terakhir.

Data menunjukkan kontribusi perusahaan ini terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Jawa Timur sangat minim, mencerminkan perlunya perbaikan tata kelola, peningkatan efisiensi, dan eksplorasi potensi bisnis yang lebih agresif.

Fraksi PDI Perjuangan menilai perubahan nomenklatur menjadi perusahaan perseroan daerah (Perseroda) memang penting, terutama dalam memperkuat identitas perusahaan sebagai bagian dari BUMD. Namun, mereka mempertanyakan sejauh mana perubahan ini dapat diikuti oleh reformasi nyata dalam manajemen perusahaan.

“Nomenklatur baru ini diharapkan tidak hanya menegaskan peran perusahaan sebagai perusahaan daerah, tetapi juga meningkatkan tata kelola dan mekanisme transparansi yang penting dalam pengelolaan BUMD,” tegasnya.

Pertanyaannya, lanjut Indri, adalah apakah perubahan nama ini, bersamaan dengan diversifikasi usaha yang diusulkan, benar-benar mampu meningkatkan kinerja perusahaan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Ia meminta pihak eksekutif memberikan jawaban yang obyektif, kritis, dan berbasis data terkait hal ini.

Kinerja PT Jatim Grha Utama yang dianggap tidak signifikan dinilai oleh Fraksi PDI Perjuangan sebagai refleksi dari masalah yang lebih besar di tubuh BUMD Jawa Timur secara keseluruhan. Hingga akhir tahun 2024, data menunjukkan kontribusi laba BUMD terhadap PAD Jawa Timur masih berada di bawah 2,6 persen.

“Permasalahan yang dihadapi PT Jatim Grha Utama dari aspek kinerja, termasuk jumlah dividen yang kecil, mungkin hanya puncak gunung es dari permasalahan BUMD di Jawa Timur. Kompleksitas ini mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen hingga eksplorasi potensi bisnis yang belum optimal,” jelasnya.

Lebih lanjut, Indri menyoroti bagaimana rendahnya kontribusi BUMD terhadap PAD seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi pengelolaan BUMD. Reformasi mendalam tidak bisa ditunda lagi jika pemerintah serius ingin menjadikan BUMD sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami berharap perubahan ini tidak hanya menjadi perubahan nama, tetapi benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap kinerja perusahaan. PT Jatim Grha Utama harus bisa menunjukkan bahwa reformasi ini akan membawa dampak positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS