JEMBER – Ketua Fraksi PDI Perjuangan Edy Cahyo Purnomo mengajak anggota dewan dari sejumlah fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Jember lebih fokus membahas Perubahan APBD tahun 2024.

Pasalnya pembahasan PAPBD yang semestinya berakhir pada tanggal 30 September 2024 lalu tak bisa dilaksanakan dan berlanjut hingga sekarang. Gara-garanya, sejumlah anggota fraksi selain fraksi PDI Perjuangan sibuk berkampanye.

“Akibat hal itu semua, layanan kepentingan masyarakat Jember bisa terganggu,” kata Edy, Rabu (16/10/2024).

Politisi Banteng yang akrab disapa Ipunk ini mencontohkan, beberapa gangguan yang terjadi pada organisasi perangkat daerah (OPD) di Lingkungan Pemkab Jember. Di antaranya Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Umum Setkab, dan OPD lainnya.

“Di Dinas Lingkungan Hidup ada kekurangan BBM akibat tidak adanya anggaran. Semestinya hal ini lebih menjadi perhatian,” ungkapnya.

Memang, sebut Ipunk, terlambatnya pembahasan P-APBD itu bukan hanya di Kabupaten Jember saja. Hampir seluruh daerah di Indonesia mengalami nasib serupa.

Kesamaan waktu pelaksanaan Pilkada dengan pembahasan P-APBD hingga pembahasan APBD tahun 2025 menjadi dilema.

Tapi, jika anggota fraksi DPRD Kabupaten Jember terjebak dengan dinamika Pilkada, maka tak hanya PAPBD saja. Lebih dari itu molornya waktu juga dapat berdampak pada kelancaran pembahasan APBD 2025.

“Untuk itu DPRD Kabupaten Jember Rabu (15/10/2024) akan berkonsultasi dengan PJ Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan petunjuk bagaimana agar bisa dilakukan P-APBD,” kata Ipunk.

Meskipun untuk keterlambatan pembahasan APBD 2025 dapat menggunakan Perkada APBD, imbuhnya, namun hal itu diyakini Ipunk akan mengganggu jalannya pembangunan pada tahun 2025.

“Untuk itu kami lebih memilih berkontestasi pada pembahasan APBD. kami tidak ingin dinamika Pilkada justru akan mengganggu jalannya pembangunan, dan mengganggu layanan kepada masyarakat Jember,” tandasnya. (art/pr)