SUMENEP – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Alumni (PA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Sumenep, bersama Yayasan Pusat Studi Bung Karno (YPSBK) Madura, menggelar Focus Group Discussion (FGD) di sebuah kafe di Jl. Trunojoyo, Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, Minggu (25/8/2024) malam.

Hadir dalam kegiatan yang mengusung tema “Kawal Demokrasi Indonesia, Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024, Putusan MK No. 70/PUU-XXIII/2024 dan Putusan MA No. 23/P/HUM/2024, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath, anggota DPRD Jatim terpilih, Abrari, Wakil Ketua DPD PA GMNI Jawa Timur, Nur Faisal, dan tokoh masyarakat serta para aktivis demokrasi.

Ketua Dewan Pembina YPSBK Madura, Darul Hasim Fath, dalam sambutannya, mengatakan bahwa dinamika politik saat ini mengisyaratkan kemunculan politik ala Orde Baru.

Menurutnya, jika tidak ditanggapi dengan tepat, bangsa ini bisa menghadapi era “De-Soekarnoisasi Jilid II” seperti pada masa Orde Baru.

“Kita semua sepakat untuk memastikan cita-cita republik, seperti yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945: merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,” ujar Darul.

Darul menjelaskan, melalui FGD tersebut, pihaknya ingin menghimpun gagasan dan komitmen bersama untuk merawat bangsa. Ia menegaskan, seluruh kepentingan personal, monarki dan oligarki yang selama ini menggerogoti demokrasi harus segera diakhiri.

“Acara malam ini adalah isyarat bahwa dari Sumenep akan terkirim pesan ke seluruh negeri bahwa kami tetap setia pada ajaran Bung Karno. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih menjadi cita-cita kami bersama,” tuturnya.

Sementara Wakil Ketua DPD PA GMNI Jawa Timur, Nur Faisal, mengatakan bahwa tema diskusi tersebut sangat relevan dengan perkembangan konstitusi saat ini, terutama terkait RUU Pilkada 2024 yang dalam waktu singkat hendak disahkan.

“Kami di Jawa Timur mempertanyakan, apakah putusan MA No. 23/2024 dan putusan MK No. 60 dan 70/2024 merupakan kemajuan demokrasi atau justru konspirasi? Jangan pasrahkan nasib bangsa ini pada segelintir oligarki yang hanya mengejar kekuasaan,” ujar Nur Faisal.

Ia juga mengkritik partai politik yang dianggap kehilangan ruhnya. Menurutnya, situasi demokrasi saat ini tidak perlu terjadi, jika sistem trias politika berjalan sesuai konstitusi.

“Konstitusi kita diacak-acak dan diubah sesuai kepentingan oligarki yang hanya memikirkan kepentingan pribadi dan keluarga mereka,” tegasnya. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS