SURABAYA – Masalah ketimpangan kualitas rumah sakit swasta dan milik pemerintah masih menjadi ‘pr’ besar pemerintah. Berdasarkan data CEIC hingga 2021 jumlah rumah sakit umum di Indonesia yang dimiliki oleh Swasta dan non-Swasta sekira 1.496 unit. Jumlah itu lebih banyak dibanding jumlah rumah sakit milik pemerintah.

Belum lagi perbedaan pelayanan yang membuat rakyat lebih memilih berobat di rumah sakit swasta yang tentunya berdampak ke pendapatan APBN.

Melihat hal tersebut, anggota Komisi IX DPR RI, Abidin Fikri, mengakui kualitas rumah sakit masih menjadi PR besar yang harus diselesaikan.

“Selama pemerintah tidak membenahi RS milik pemerintah sampai ke tingkat puskesmas pasti masyarakat akan lebih pilih RS Swasta,” ujarnya di Surabaya, Selasa (30/7/2-24).

Persoalan kesehatan, lanjutnya, memang sangat kompleks. Dari sisi pemerintah, pihaknya telah berupaya memberikan pemerataan ke pelosok daerah. Namun belum maksimal karena keterbatasan anggaran.

Karena itu rumah sakit swasta hadir, membantu pemerataan tersebut. Sayangnya hal tersebut tak dibarengi dengan pemerataan layanan.

“Tapi peran swasta ini bukan berarti kita stop membenahi layanan kesehatan milik pemerintah, tetap harus dibenahi agar rakyat punya pilihan,” tutur politisi PDI Perjuangan itu.

Ia mencontohkan pada Universal Health Coverage (UHC) yang berlaku saat ini. Idealnya pemerintah bisa menanggung 40 persen dari total rakyat indonesia, namun kenyataannya masih jauh dari itu.

“Persoalannya adalah keuangan negara belum memadai. Jadi dari jumlah rakyat miskin misal 100 juta, 40 persennya ditanggung pemerintah, tapi kita belum bisa sampai ke angka itu,” ucapnya.

Untuk itu, Abidin mendorong pengoptimalan lewat pengawalan kebijakan. Salah satunya pada rencana kebutuhan kesehatan tahunan yang saat ini sedang digarap Kementerian Kesehatan.

“Itulah yang akan dibiayai pemerintah. Sepanjang rencana tahunannya benar, ya kita akan bisa lebih baik,” tuturnya.

Dari rencana kebutuhan kesehatan tahunan tersebut, pemerintah akan merumuskan kebutuhan tenaga medis hingga cakupan UHC ke seluruh daerah.

“Ini juga pemerjntah sangat hati-hati. Makin tinggi yang ditanggung bpjs kesehatan membuktikan bahwa orang miskin tambah banyak, berarti ekonomi kita belum tumbuh,” pungkasnya. (nia/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS