JEMBER – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember menilai pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten setempat dalam Pemilu 2024 masih kurang kuat untuk mencegah pelanggaran aturan.

“Gregetnya kurang, sehingga orang tidak takut melakukan money politic,” ujar Sekretaris DPC PDI Perjuangan Jember, Widarto, Selasa (19/3/2024).

“Seharusnya kan orang takut melakukan money politics, dan masyarakat takut menerima. Tapi semua orang tahu, dalam Pemilu 2024, tidak ada takut-takutnya soal itu. Terbuka, terang-terangan, dan itu bisa ditanyakan ke semua tempat,” imbuh Widarto.

Karena itu, tambah Widarto, PDI Perjuangan memperbaiki situasi ini dengan melakukan perlawanan dalam pemilihan presiden secara konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi. “Agar ada koreksi, tidak direplikasi ketika di pilkada,” tuturnya. 

Selain itu, Widarto juga mendesak agar kinerja Bawaslu diperbaiki, terutama karena masih ada momentum pemilihan bupati dan pemilihan gubernur tahun ini. “Semua tahapan harus dilakukan dan diawasi dengan baik. Terutama sekali lagi tidak hanya pada proses coblosan dan rekapitulasi, tapi proses panjangnya yang sangat penting. Mobilisasi kekuatan, modal, dan sumber daya manusia ada di situ,” terangnya.

Widarto meminta aparatur sipil negara (ASN) menjaga netralitasnya dalam Pilkada 2024. “Kalau pilkada ya mulai dari proses pencalonan, proses pendaftaran, proses penetapan, kampanye, itu sangat penting untuk diawasi dengan baik oleh Bawaslu dan Sentra Gakkumdu (Penegak Hukum Terpadu). Tentu kalau pilkada semakin terang lagi soal netralitas aparatur sipil negara, netralitas aparat, penggunaan APBD dan lain sebagainya,” tuturnya.

“Apalagi yang sudah dicontohkan oleh pemilihan presiden tidak ada koreksi. Pasti akan direplikasi. Contoh kalau ingin menang, harus begini,” tandasnya. (set)