Kamis
30 April 2026 | 3 : 52

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Wabup Sugirah Berbagi Pengalaman Menangani Kemiskinan dengan Bupati Karangasem

PDIP-Jatim-Wabup-Sugirah-.06122023

BANYUWANGI – Berbagai program penanganan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi mendapat perhatian dari Bupati Karangasem, I Gede Dana. Bupati Gede berkunjung ke Banyuwangi untuk berbagi pengalaman penanganan kemiskinan bersama Wakil Bupati Banyuwangi, H. Sugirah, Selasa (5/12/2023).

Bupati Gede yang datang bersama Wakil Bupati Karangasem, I Wayan Artha Dipa, menjelaskan bahwa Karangasem tertarik untuk mempelajari langkah strategis yang telah diambil Banyuwangi untuk menangani kemiskinan.

“Kami membawa SKPD terkait dengan penanggulangan kemiskinan, seperti Dinas Sosial, PPPA dan PPKB, serta Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah. Kami tertarik bagaimana Banyuwangi bisa mengurangi, khususnya angka kemiskinan ekstrem,” kata Gede Dana.

Wabup Sugirah menjelaskan bahwa Banyuwangi mendapatkan Dana Insentif Fiskal Kinerja (DIFK) penghapusan kemiskinan ekstrem senilai Rp6,71 miliar dari pemerintah pusat.

“Penghargaan tersebut diberikan karena Banyuwangi dinilai berhasil dalam pengentasan kemiskinan. Angka kemiskinan ekstrem di Banyuwangi menurun signifikan, dari 3,73 persen pada tahun 2020 menjadi 0,99 persen pada tahun 2022,” ujar Wabup Sugirah.

Wabup Sugirah lalu menjelaskan bahwa strategi makro penanggulangan kemiskinan mencakup pendekatan struktural dan kultural. “Kunci sukses pengentasan kemiskinan bukan hanya tugas dinas sosial, tetapi melibatkan semua dinas terkait,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.

Sementara Kepala Bappeda Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, menambahkan, pendekatan struktural terkait peningkatan pendapatan masyarakat melalui proyek-proyek yang melibatkan mereka secara langsung, sementara pendekatan kultural memfokuskan pada pemotongan mata rantai kemiskinan misalnya pemberian beasiswa kepada anak-anak miskin.

Banyuwangi juga memiliki basis data kemiskinan yang disebut Unit Gawat Darurat Kemiskinan yang merupakan langkah inovatif untuk mengatasi kasus kemiskinan. “SKPD diwajibkan mengacu pada data UGD Kemiskinan dalam melaksanakan programnya, dan pencapaian mereka akan dievaluasi secara periodik,” tandasnya. (aras/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Komisi VIII DPR Minta Praktik Haji Ilegal Ditindak Tegas 

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Pemerintah ...
KRONIK

Hasto: RUU Ketenagakerjaan Harus Berpijak pada Sejarah dan Ideologi Pembebasan Buruh

Hasto Kristiyanto menegaskan RUU Ketenagakerjaan harus berbasis ideologi pembebasan buruh dalam FGD May Day 2026 ...
KRONIK

Dewan dan Tim Medis di Magetan Jenguk Pasien Kecelakaan Kerja 11 Tahun Lalu, Sarankan Mau Dirujuk

MAGETAN – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Magetan Suyono Wiling bersama tim Medis RSUD dr. Sayidiman mendatangi ...
LEGISLATIF

Ina Ammania Minta Dana Haji Tak Diinvestasikan ke Proyek Jangka Panjang

Ina Ammania minta BPKH tidak menempatkan dana haji pada investasi jangka panjang demi menjaga likuiditas dan ...
KRONIK

Hj. Ansari Sosialisasikan Pengelolaan Dana Haji, untuk Memberikan Manfaat pada CJH

PAMEKASAN – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Ansari, menghadiri Forum Keuangan Haji bertema “Membangun Kepercayaan, ...
KRONIK

Yogi Sukses Budidaya Lele, Bupati Ipuk: Inspirasi bagi Anak-Anak Muda

BANYUWANGI – Yogi Deri Hendrawan (31), pemuda Desa/Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi, sukses budidaya lele dengan ...