Kamis
10 April 2025 | 6 : 20

Wabup Sugirah Berbagi Pengalaman Menangani Kemiskinan dengan Bupati Karangasem

PDIP-Jatim-Wabup-Sugirah-.06122023

BANYUWANGI – Berbagai program penanganan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi mendapat perhatian dari Bupati Karangasem, I Gede Dana. Bupati Gede berkunjung ke Banyuwangi untuk berbagi pengalaman penanganan kemiskinan bersama Wakil Bupati Banyuwangi, H. Sugirah, Selasa (5/12/2023).

Bupati Gede yang datang bersama Wakil Bupati Karangasem, I Wayan Artha Dipa, menjelaskan bahwa Karangasem tertarik untuk mempelajari langkah strategis yang telah diambil Banyuwangi untuk menangani kemiskinan.

“Kami membawa SKPD terkait dengan penanggulangan kemiskinan, seperti Dinas Sosial, PPPA dan PPKB, serta Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah. Kami tertarik bagaimana Banyuwangi bisa mengurangi, khususnya angka kemiskinan ekstrem,” kata Gede Dana.

Wabup Sugirah menjelaskan bahwa Banyuwangi mendapatkan Dana Insentif Fiskal Kinerja (DIFK) penghapusan kemiskinan ekstrem senilai Rp6,71 miliar dari pemerintah pusat.

“Penghargaan tersebut diberikan karena Banyuwangi dinilai berhasil dalam pengentasan kemiskinan. Angka kemiskinan ekstrem di Banyuwangi menurun signifikan, dari 3,73 persen pada tahun 2020 menjadi 0,99 persen pada tahun 2022,” ujar Wabup Sugirah.

Wabup Sugirah lalu menjelaskan bahwa strategi makro penanggulangan kemiskinan mencakup pendekatan struktural dan kultural. “Kunci sukses pengentasan kemiskinan bukan hanya tugas dinas sosial, tetapi melibatkan semua dinas terkait,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.

Sementara Kepala Bappeda Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, menambahkan, pendekatan struktural terkait peningkatan pendapatan masyarakat melalui proyek-proyek yang melibatkan mereka secara langsung, sementara pendekatan kultural memfokuskan pada pemotongan mata rantai kemiskinan misalnya pemberian beasiswa kepada anak-anak miskin.

Banyuwangi juga memiliki basis data kemiskinan yang disebut Unit Gawat Darurat Kemiskinan yang merupakan langkah inovatif untuk mengatasi kasus kemiskinan. “SKPD diwajibkan mengacu pada data UGD Kemiskinan dalam melaksanakan programnya, dan pencapaian mereka akan dievaluasi secara periodik,” tandasnya. (aras/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Komisi B DPRD Sidoarjo dan Disperindag Sidak Bakal Tempat Home Industri Rokok

SIDOARJO – Komisi B bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo melakukan inspeksi mendadak ...
LEGISLATIF

Kanang Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan kepada Gen Z Ngawi

NGAWI – Anggota Komisi VI DPR RI, Ir. Budi Sulistyono (Kanang) menggelar sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di SMPN 1 ...
LEGISLATIF

Kerap Terjadi Kecelakaan, DPRD Jombang Dorong PJU di Ruas Cukir-Mojowarno Segera Dipasang Kembali

JOMBANG – Anggota Komisi C DPRD Jombang, Syaifulloh, mendorong pemerintah kabupaten melalui dinas terkait kondisi ...
EKSEKUTIF

Cegah Kekurangan Siswa Saat SPMB, Pemkot Surabaya Prioritaskan Sekolah Lama

SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memprioritaskan sekolah yang sudah lama berdiri pada pelaksanaan ...
SEMENTARA ITU...

Ini, Pesan Kiai Qusyairi dalam Halal Bihalal Alumni Ponpes Hidayatul Ulum Utara

SUMENEP – Ikatan Alumni Pondok Pesantren (Ponpes) Hidayatul Ulum Utara, Desa Gadu Barat, Kecamatan Ganding, ...
SEMENTARA ITU...

Sidak Layanan Publik, Bupati Ipuk Soroti Keramahan Petugas dan Kebersihan Kantor

BANYUWANGI – Hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, melakukan inspeksi ...