Soal Menteri, Tjahjo: Parpol Mengusulkan, Keputusan di Tangan Jokowi

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pamitan usai melantik pejabat di lingkungan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kantor Kemendagri, Kamis (15/8/2019). Pamitnya Tjahjo itu dikarenakan masa jabatannya sebagai mendagri segera selesai.

“Ya karena masa Kabinet Kerja I tinggal 1,5 bulan, saya kira seluruh kementerian-lembaga pamit untuk periode sekarang ini. Untuk selanjutnya ya jangan tanya saya,” ujar Tjahjo saat ditanya mengapa ia pamit.

Tjahjo mengaku hingga kini tak mengetahui apakah akan kembali dipilih menjadi menteri di kabinet selanjutnya atau tidak.  Menurut dia, hal itu akan ditentukan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. 

“Saya kan nurut instruksi. Apa kata Bu Mega, “Tjahjo cukup” ya siap cukup. Pak Jokowi mengatakan cukup, ya siap cukup. Mau ditugaskan kemana? Ya siap,” ujar mantan Sekjen PDI Perjuangan ini.

Baca juga: Hasto: Pembentukan Kementerian Baru Sejalan dengan Hasil Kongres V

Tjahjo menambahkan, sebagai orang partai, dia akan patuh dan taat pada keputusan partai. Apa yang dikerjakannya nanti, kata dia, akan sangat tergantung dengan putusan partai itu.

“Kepada bu Mega, masih mengusulkan saya atau tidak. Kalau partai tidak mengusulkan saya, ya Pak Jokowi kemungkinan tidak mengambil saya. Atau proses-proses yang saya kira mewakili partai politik yang tentunya Pak Jokowi akan mendengar pimpinan partai politiknya,” terang dia.

Tidak hanya itu, menurut dia, yang bisa mengusulkan siapa saja anggota kabinet yang dapat mendampingi presiden adalah partai politik. Namun keputusan tetap akan ada di tangan Jokowi.

“Beda dengan profesional, itu hak sepenuhnya, hak prerogatif Bapak Presiden untuk menentukan siapa orangnya,” jelasnya.

Sebelumnya, Joko Widodo menegaskan, soal penyusunan kabinet merupakan hak prerogatifnya selaku Presiden Republik Indonesia. Ia sekaligus menekankan, kewenangan untuk memilih atau menunjuk para menteri dalam jajarannya mendatang juga berada pada dirinya.

“Kabinet itu apa? Kabinet itu adalah hak prerogatif presiden. Menteri itu adalah hak prerogatif presiden,” ujarnya kepada para jurnalis di Bumi Perkemahan Wiladatika, Cibubur, Jakarta Timur, kemarin.

Jokowi menjelaskan, sampai saat ini masih menimbang sejumlah figur yang tepat untuk mengemban amanah dalam kabinetnya kelak. Dia menyadari bahwa pilihan-pilihannya itu dinantikan banyak pihak, khususnya rakyat Indonesia.

“Kita melihat momentumnya, melihat mendesak atau tidak kebutuhan itu. Tapi kalau kita lihat masyarakat menunggu, pasar juga menanti, sehingga sebetulnya semakin cepat diumumkan semakin baik,” tuturnya.

Politisi PDI Perjuangan itu melanjutkan, dalam kabinetnya mendatang terdapat perubahan nomenklatur kementerian. Dari perubahan tersebut, ada yang mengalami penggabungan, ada juga kementerian baru yang dimunculkan sebagai respons atas kebutuhan negara dalam menghadapi persaingan.

Meski demikian, ia mengingatkan seluruh pihak untuk tidak berspekulasi dan menunggu kepastian yang akan langsung dia sampaikan pada waktunya. (tof)