Rakernas Akan Putuskan PDI Perjuangan Partai Pemerintah

pdip jatim - sekjen tjahjoJAKARTA – Rapat Kerja Nasional (rakernas) PDI Perjuangan di Marina Convention Center Semarang 19-21 September akan ‘mencanangkan’ PDI Perjuangan sebagai partai pemerintah. Sebelumnya, selama 10 tahun belakangan, PDI Perjuangan jadi satu-satunya partai yang konsisten di luar pemerintahan.

Dalam keterangan pers, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, kongres 2005 dan 2010 mengamanatkan partainya tidak berkoalisi dengan pemerintahan yang saat itu dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono. “Akan diputuskan dalam rakernas, terhitung 20 Oktober menjadi partai pemerintah,” kata Tjahjo, dalam jumpa pers di DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (17/9/2014).

Rakernas merupakan rapat DPP Perjuangan yang diperluas. Sesuai AD/ART PDI Perjuangan, rakernas diadakan paling sedikit satu kali dalam setahun. Tema rakernas tahun ini adalah “Berjuang Untuk Kesejahteraan Rakyat” dengan sub tema “Mengisi Tahun Kemenangan Dengan Jalan Trisakti.”

Rakernas akan hadir sekitar 1.500 kader PDI Perjuangan dari tingkat pusat sampai provinsi, kabupaten dan kota, kepala daerah dari PDI Perjuangan di seluruh Indonesia, pimpinan dewan dari PDI Perjuangan, dan perwakilan organisasi sayap partai. Bahasan rakernas, seperti mengevaluasi program kerja, merancang program kerja partai dan menyikapi berbagai persoalan di internal, persoalan nasional maupun internasional.

“Pak Jokowi, Pak JK, dan partai pendukung kita undang untuk hadir,” sambung Tjahjo.

Baca juga: Rakernas Semarang Tentukan Arah Perjuangan Partai Pasca Pemilu

Sementara, Ketua Panitia Pengarah Rakernas Semarang, Andreas Pareira mengatakan, forum itu akan menjadi momen penting bagi PDI Perjuangan. “Ini moment of the truth partai, dilaksanakan dalam transisi. Kemenangan yang dicapai bukan proses instan, tapi proses panjang,” jelasnya.

Menurut dia, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sudah menegaskan partainya akan beranjak dari partai di luar pemerintah menjadi partai pemerintah. Oleh karena itu, kata Andreas, harus ada perubahan pola pikir.

“Antara eksekutif, legislatif dan partai harus ada sinergitas. Sinergitas harus dimulai. Ketiga pilar partai harus bekerja bersama,” terangnya. (pri/*)