JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, secara resmi melepas 798 Guru Garis Depan (GGD) angkatan pertama dari Istana Kepresidenan ke wilayah-wilayah terdepan Indonesia, kemarin. Mereka yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil berasal dari 24 provinsi itu akan bertugas di 28 kabupaten yang tersebar di empat provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, dan Daerah Istimewa Aceh.

GGD ditempakan secara permanen di wilayah-wilayah tersebut untuk menjalankan amanat konstitusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Jokowi, keberangkatan 798 orang GGD tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga pendidik atau guru bagi anak-anak di wilayah tersebut.

“Daerah-daerah tadi memerlukan guru, memerlukan pendidik untuk anak-anak kita,” katanya saat memberikan sambutan dalam acara Pelepasan Guru Garis Depan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/5/2015).

Jokowi mengungkapkan, para GGD ini merupakan pejuang bangsa karena mereka ditempatkan di daerah yang aksesnya sulit terjangkau, daerah terpencil, dan atau daerah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Hal ini, kata dia, jangan dijadikan sebuah keraguan melainkan rasa optimis.

“Penempatannya masih berada dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.

Jokowi menegaskan, pemerintah sangat berkomitmen untuk mewujudkan pemerataan pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia terutama daerah yang teridentifikasi tingkat pelayanan pendidikannya masih rendah.

Pelayanan pendidikan itu, kata dia, meliputi biaya pendidikan, distribusi guru, sarana dan prasarana pendidikan serta infrastruktur pendidikan yang akan terus ditingkatkan. “Ini menjadi tugas dari pemerintah”, tuturnya.

Jokowi menekankan, ke depan akan ada jaminan hidup yang memadai bagi GGD. Jaminan tersebut, kata dia, seperti memberikan tunjangan fungsional, asuransi yang menjamin keselamatan dan kesehatan, upaya pengembangan keilmuan serta peningkatan promosi dan karir para guru tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan mengatakan, program GGD ini merupakan kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta pemerintah daerah.

Kerjasama ini, kata dia, merupakan salah satu bentuk Nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. “Kami berharap kerjasama ini dapat berlanjut di tahun-tahun berikutnya,” ucapnya. (Agi Bahari/kemdikbud.go.id)

sumber foto: tribunnews