JAKARTA – Presiden terpilih Joko Widodo berpendapat, kepala daerah yang dipilih langsung akan lebih memperhatikan rakyatnya. Sebab, kepala daerah yang terpilih lewat pilkada langsung akan memiliki keterikatan batin dengan rakyatnya.

Sebaliknya, jika dipilih melalui DPRD, menurut Jokowi, kepala daerah tidak memiliki keterikatan batin dengan rakyatnya. Kepala daerah seakan-akan tak memiliki tanggung jawab moral terhadap rakyat.

Kepala daerah yang terpilih lewat pilkada di DPRD, kata Jokowi, akan merasa bertanggung jawab secara moral kepada DPRD. Hal inilah yang rentan terhadap praktik korupsi.

“Rakyat punya kedaulatan jika melalui pilkada langsung. Dengan begitu, apa yang mereka kehendaki, ya dialah yang menjadi pemimpin,” kata Jokowi, di balai kota DKI, Jakarta, Kamis (25/9/2014).

Dia tetap berharap pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Apabila sampai kepala daerah dipilih DPRD, katanya, maka itu adalah kemunduran besar.

“Ini kemunduran menurut saya kalau sampai disahkan Pilkada tidak langsung. Kemunduran besar,” terang Jokowi.

Meski tidak setuju, Jokowi menyerahkan sepenuhnya pembahasan dan pengesahan RUU Pilkada tersebut kepada DPR bersama pemerintah.

Sementara, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Eva Kusuma Sundari yakin pendukung pilkada langsung akan menang di DPR. PDI Perjuangan, kata Eva, akan menempuh jalur hukum bila sampai kalah dalam voting di DPR.

Sidang paripurna DPR beragendakan pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah digelar Kamis (25/9/2014) siang. Agenda paripurna ini dinilai penting untuk menentukan mekanisme pemilihan kepala daerah yang akan diatur dalam RUU Pilkada. Hingga menjelang pengesahan, belum ada kesepakatan apakah kepala daerah dipilih langsung atau melalui DPRD. (pri/*)