Selasa
17 November 2026 | 6 : 27

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Pemegang SK Wali Kota Surabaya Bisa Menerima Dana Hibah Jasmas

pdip jatim - armuji 01

pdip jatim - armuji 01SURABAYA – Ketua DPRD Surabaya Ir Armuji mengatakan, penerima dana hibah jaringan aspirasi masyarakat (jasmas) tidak hanya yang berbadan hukum. Pemegang Surat Keterangan Wali Kota Surabaya pun bisa ikut mendapatkan dana hibah jasmas.

Menurut Armuji, hal itu sesuai surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri mengenai dana hibah yang menetapkan bahwa RT atau RW bisa mendapatkan dana hibah. “Lembaga RT dan RW ini memegang SK Wali Kota, sehingga bisa menerima dana hibah jasmas,” kata Armuji, akhir pekan lalu.

Proposal permohonan bantuan yang ada saat ini, sebut Armuji, akan diverifikasi ulang untuk menetapkan siapa saja yang berhak menerima dana hibah itu.

“SE Kemendari sudah turun, yang intinya menjelaskan penerima tetap badan hukum dan pemilik SK Wali Kota, seperti RT atau RW. Jadi semuanya tidak perlu kita kembalikan, pokoknya ada SK itu boleh mendapatkan,” ungkap legislator yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu.

Senada, Wali Kota Tri Rismaharini juga menyampaikan hal yang sama mengenai penerima jasmas. Meski demikian, pihaknya masih akan tetap berhati-hati agar hal itu tidak menimbulkan dampak negatif.

“Kami lagi matangkan anggaran, lihat saat usulan-usulan, karena memang harus berbadan hukum. Tapi yang tidak harus ditetapkan pemkot atau apa gitu, cuman boleh,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana menjelaskan, pengembalian proposal bantuan dana hibah jasmas oleh pemerintah kota karena mengacu pada surat edaran dari sekretaris Kemendagri. Juga mengacu UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah soal penyaluran Jasmas.

Aturan baru itu, sebut Whisnu, untuk memperkuat fungsi pengawasan dari penyaluran dana hibah dengan membuat lembaga resmi berbadan hukum. Dia menegaskan, pengembalian proposal pengajuan dana hibah jasmas ke dewan bukanlah tindakan penolakan.

Dengan aturan yang mengharuskan penerima dana hibah berbadan hukum, sebut Whisnu, maka pemkot meminta bantuan dewan untuk memverifikasi kembali kelayakan penerima sesuai dengan aturan baru tersebut. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Serap Aspirasi Warga Bulak, Yordan Kawal Isu BPJS PBI dan Kependudukan

SURABAYA – Gelaran serap aspirasi (Reses) anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Yordan M-Batara Goa, di Kawasan Bulak, ...
KRONIK

Rapat Paripurna, DPRD Lamongan Sepakat Turunkan Foto Gibran

LAMONGAN – Foto mantan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, yang sebelumnya terpajang di ruang rapat ...
SEMENTARA ITU...

Pasar Lawasan “Sawo Kecik” Diharapkan Dongkrak Ekonomi Trenggalek, Doding Siapkan Spot Khusus

TRENGGALEK – Pasar Lawasan Sawo Kecik diharapkan tidak sekadar menjadi tempat berburu barang antik dan benda ...
KRONIK

Paguyuban Langen Beksan Kiai Pradah Terbentuk, Sukarmi Bersyukur Ada Wadah Perjuangan Pelaku Seni Tradisi

BLITAR – Rasa syukur terpancar dari wajah Sukarmi. Setelah sekian lama para pelaku seni Langen Beksan di wilayah ...
LEGISLATIF

Banyu Biru Djarot Ajak Kader PDIP Madiun Rawat Persatuan dan Keberagaman dari Akar Rumput

MADIUN – Kader partai di tingkat akar rumput memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan merawat keberagaman ...
KRONIK

Sri Untari Tantang Duta Pancasila Melek Sejarah, Rekomendasikan Tiga Buku Bung Karno

MALANG – Finalis Duta Pancasila Kabupaten Malang 2026 ditantang memperkuat literasi sejarah agar tidak hanya ...