Megawati-Prabowo Bakal Bertemu, Sekjen PDIP: Jangan Dikaitkan dengan Koalisi
JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membenarkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun, Hasto minta pertemuan tersebut tak dikaitkan dengan pembentukan koalisi.
“Atas dasar semangat yang sama, maka Ibu Megawati Soekarnoputri memang direncanakan bertemu dengan Pak Prabowo. Pertemuan dalam waktu dekat, dan sebagai tradisi silaturahim yang baik untuk dijalankan para pemimpin,” kata Hasto dalam keterangannya kepada media, Selasa (23/7/2019).
“Pertemuan tersebut jangan dimaknakan terlalu jauh dengan pembentukan koalisi. Sebab terkait koalisi pascapilpres, fatsunnya harus dibahas bersama antara Presiden dengan seluruh ketum koalisi,” lanjut Hasto.
Pertemuan tersebut, sambung Hasto, menunjukkan persahabatan antara Megawati dan Prabowo meskipun keduanya berbeda sikap politik. Dia menambahkan, rekonsiliasi pascapilpres sangat penting sehingga kedua tokoh itu pun bertemu.
“Pada saat kampanye pilpres pun, hubungan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo berjalan baik, saling menghormati dan tidak pernah terlontar hal-hal yang membuat adanya jarak,” tutur Hasto.
“Ibu Mega percaya pada kenegarawanan Pak Prabowo dan sama halnya dengan Pak Jokowi. Kepemimpinan yang memersatukan dan diwarnai dengan dialog antar pemimpin, merupakan hal yang memang seharusnya dilakukan,” lanjut dia.
Sebelumnya, Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono mengungkapkan Presiden Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dijadwalkan bertemu.
“Kalau tidak ada halangan besok Pak Prabowo, Ibu Mega dan Kangmas Joko Widodo bertemu jam 12.00,” kata Arief, Selasa (23/7/2019).
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Andreas Pariera berpendapat, partai-partai koalisi Jokowi-Ma’ruf telah solid sehingga, jika ada penambahan partai baru dikhawatirkan koalisi tidak solid.
“Bahwa di luar itu ada suara-suara yang ingin bergabung, tapi yang penting pertama itu koalisi solid. Sehingga jangan sampai ada penambahan atau ini justru membuat koalisi tidak solid,” kata Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/7/2019).
Andreas mengatakan, dukungan partai-partai koalisi Jokowi-Ma’ruf sudah cukup sehingga dalam politik yang demokratis diperlukan partai-partai di luar pemerintah untuk menjaga sistem check and balance.
Andreas mengatakan, pihaknya ingin menghindari kegemukan dalam koalisi pemerintah. Sebab, koalisi yang gemuk justru tidak akan efektif dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Dan saya kira kekuasaan itu kalau terlalu gemuk itu justru menjadi tidak lincah. Ya kita menghindari terjadinya obesitas kekuasaan,” tuturnya. (goek)
