Manfaatkan APBD untuk Antisipasi Aliran Radikal
JAKARTA – Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, koordinasi pemerintah dengan masyarakat diperlukan untuk memantau organisasi diduga menyimpang dan gerakan radikal.
Untuk kegiatan pemantauan itu, pemerintah akan memanfaatkan APBD untuk memenuhi kebutuhan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dan forum kemasyarakatan.
“Kita butuh mata dan telinga masyarakat. Perlu pantauan terorganisir. Bukan hanya di tingkat provinsi, namun kabupaten/kota hingga ke desa/kelurahan,” kata Tjahjo, Jumat (15/1/2016).
Mantan Sekjen PDI Perjuangan tersebut mencontohkan, selama ini tidak ada yang menduga adanya ormas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Ternyata, organisasi tersebut sudah mengakar, bahkan banyak laporan orang hilang yang dikhawatirkan mengikuti organisasi tersebut.
Menurut Tjahjo, keterlibatan seluruh unsur masyarakat itu hingga ke tingkat bawah. Bahkan, kalau perlu dia siapkan payung hukum agar kepala daerah tak khawatir mengucurkan dana tersebut kepada masyarakat dan Forkompinda.
Ferkait peristiwa teror bom Sarinah, tambah Tjahjo, semua pihak di pusat maupun daerah harus deteksi dini. Menurut dia, negara ini adalah negara besar, bila semua kalangan bersatu, maka tidak ada yang bisa merusak kedaulatan Indonesia.
Sementara itu, terkait teror bom Sarinah, anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengapresiasi aparat kepolisian yang hanya kurang dari empat jam semua penyerang sudah dapat dilumpuhkan. Dan sampai saat ini belasan lainnya sudah ditangkap dan diburu .
“Kita juga harus memberi apresiasi kepada Presiden yang turun langsung mengendalikan penanggulangan teroris di lapangan dan mempercepat kunjungannya ke Jabar. Hashtag #KamiTidakTakut merupakan tekad bulat bangsa Indonesia dalam bersatu padu melawan teroris yang menjadi musuh bersama,” tegas TB Hasanuddin.
Sekarang, sambung TB Hasanuddin, saatnya bersatu melawan musuh bersama. Kini, bukan saatnya saling menyalahkan satu sama lain.
Dan kalau intelejen merasa tidak kecolongan, ujarnya, maka harus membuktikan ke depan tak akan terjadi lagi kasus serupa .
“Kalau para pejabat sering membuat pernyataan bahwa ratusan WNI sudah kembali dari wilayah ISIS , lakukan sesuatu agar mereka kembali jadi warga negara yang baik,” ujarnya. (goek/*)
